Undang-Undang
  1. Nomor 4 Tahun 1946 tentang Pinjaman Dalam-Negeri Atas Tanggungan Negara Untuk Usaha Pembangunan Negara
  2. Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
  3. Darurat Nomor 1 Tahun 1950 tentang Penyerahan Penyelenggaraan Seluruh Tugas Pemerintah Dari Negara Jawa Timur Kepada Komisaris Pemerintah
  4. Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 1950 RI Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo Dan Adikarto Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri Dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo
  5. Nomor 6 Tahun 1952 tentang Penetapan "Undang-Undang No 6 Tahun 1951 Untuk Mengubah "Grondhuur Ordonantie" (stbl 1918 no 88) Dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (stbl. 1918 no 20)" Sebagai Undang-Undang
  6. Nomor 20 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1953 (lembaran-negara No. 54 Tahun 1953) Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Militer Termaksud Dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 No. 582, Sebagaimana Telah Diubah Dan/atau Ditambah Kemudian, Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan Sebagai Undang-Undang
  7. Darurat Nomor 1 Tahun 1955 tentang Penyaluran Kredit Guna Pembangunan Perindustrian Dalam Sektor Partikelir
  8. Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
  9. Nomor 7 Tahun 1958 tentang Peralihan Tugas Dan Wewenang Agraria
  10. Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
  11. Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
<   1940-1959   1960-1969   1970-1979   1980-1989   1990-1999   2000-2009   2010-2019   >