TRP
Menteri Sofyan Djalil Turun ke Medan: Sengketa Tanah Terjadi di Mana-mana
10 Januari 2019 \\ \\ 21

MEDAN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A Djalil mengatakan, program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dicanangkan karena pemerintah sadar betul masalah sengketa tanah yang terjadi di mana-mana.

Dalam kunjungan kerjanya di Medan, Sofyan tak menampik bahwa Kota Medan merupakan salah satu yang terparah masalah sengketa tanah.

Dari perkiraannya di Indonesia, sebanyak 126 juta bidang tanah, yang sudah bersertifikat sampai dengan tahun 2016 hanya 40 juta bidang tanah.

"Ada 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Karena ada 80 juta belum bersertifikat, maka mudah sekali terjadi konflik sengketa tanah. Di sini banyak enggak sengketa tanah, Pak? Banyak ya. Itu memang tipikal di mana-mana. Semakin mahal harga tanah, semakin mudah timbul sengketa," kata Sofyan saat pembagian 500 sertifikat di Aula Hijrir Ismail, Medan, Selasa (8/1/2019).

Meski muncul konflik sengketa tanah, sambung Sofyan, pihaknya dapat bernafas lega atas instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan melakukan percepatan agar tanah semuanya disertifikatkan. Katanya, Kementerian ATR/BPN menargetkan seluruh tanah bersertifikat pada tahun 2025.

"Kalau sudah bersertifikat, maka konflik jauh berkurang. Karena banyaknya tanah yang tidak terdaftar, banyak sekali cara-cara rekayasa bahkan melanggar hukum yang kita sebut mafia tanah," ucapnya.

Beberapa waktu lalu, Kanwil BPN Sumut bersama Polda Sumut mengungkap adanya praktik mafia tanah pada proses pengerjaan Tol Medan-Binjai, tepatnya di Tanjungmulia Hilir. Dalam kasus ini, Polda Sumut menetapkan empar tersangka atas kasus pemalsuan grand sultan.

"Terima kasih kepada Pak Kapolda Sumatera Utara bekerja sama dengan Kapolri bahwa praktik-praktik yang seperti ini kita perangi. Alhamdulillah, di Sumatera Utara beberapa sudah ditangkapi begitu juga Jakarta. Mafia tanah bentuknya macam-macam. Bikin surat palsu, girik palsu, grand sultan palsu," katanya.

Menurut Sofyan, percepatan pendaftaran tanah di Indonesia terbilang lamban jika dibandingkan dengan negara luar. Seperti Korea yang sudah mensertifikatkan tanahnya 100 persen. Di Taiwan juga seluruhnya bersertifikat pada tahun 1947 silam.

Sejak dua tahun lalu, Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian ATR/BPN untuk mensertifikatkan seluruh tanah rakyat. Namun, jumlah bidang tanah yang terlalu luas tidak dapat diselesaikan sekaligus.

Pada tahun 2017, Kementerian ATR/BPN diperintahkan mensertifikat 5 juta bidang tanah tersertifikat dan pada proses penyelesainnya mencapai target.

Selanjutnya, pada tahun 2018, Presiden kembali menaikkan target menjadi 7 juta bidang tanah.

Sejak dua tahun lalu, Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian ATR/BPN untuk mensertifikatkan seluruh tanah rakyat. Namun, jumlah bidang tanah yang terlalu luas tidak dapat diselesaikan sekaligus.

Pada tahun 2017, Kementerian ATR/BPN diperintahkan mensertifikat 5 juta bidang tanah tersertifikat dan pada proses penyelesainnya mencapai target.

Selanjutnya, pada tahun 2018, Presiden kembali menaikkan target menjadi 7 juta bidang tanah. 

Sumber: http://medan.tribunnews.com | 8 Januari 2019

Berikan komentar.