TRP
Di Kalimantan, 4 Juta Hektar Hutan Tumpang Tindih dengan Perkebunan
05 Maret 2018 \\ konflik,rtrw \\ 140

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan, kebijakan satu peta sangat penting, sangat mendesak, dan sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor, berbagai kementerian, dan lembaga ke dalam satu peta secara integratif. Dengan demikian, tidak ditemukan lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial. Hanya ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis maupun penerbitan perizinan.

Ia mengatakan, tumpang tindih peta, tumpang tindih perizinan, justru menimbulkan konflik sehingga terjadi sengketa yang bisa menghambat laju perekonomian di daerah. "Seperti informasi yang saya terima di Pulau Kalimantan, terdapat lebih kurang 4 juta hektare kawasan hutan tumpang tindih dengan kawasan perkebunan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang kebijakan satu peta, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2/2018). Jokowi yakin, kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan. Ia juga optimistis kebijakan ini membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Tanah Air. Jokowi mengatakan, pada 7 April 2016, ia meminta jajarannya untuk fokus terlebih dahulu di Pulau Kalimantan.

Selanjutnya, pada ratas 13 Juni 2017, ia meminta pelaksanaan kebijakan satu peta dilanjutkan untuk wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara. Sedangkan pada tahun 2018, Jokowi ingin pemerintah fokus untuk menggarap kebijakan satu peta di. Papua, Maluku, dan Jawa "Sehingga tahun 2019 ini kebijakan satu peta ini dpt selesai secara keseluruhan di seluruh tanah air," ujar Jokowi. Jokowi juga mengingatkan, dalam pelaksanaannya, betul-betul dilakukan secara cermat, teliti dan akurat. Ia meminta segala permasalahan yang muncul di lapangan segera dicari solusinya, khususnya terkait peta tanah ulayat dan batas desa. "Sehingga peta tunggal yang dihasilkan akan dapat memberikan kepastian selanjutnya bisa menjadikan pegangan kita bersama," kata Jokowi. (Ihsanuddin)

Sumber: kompas.com | 05 Februari 2018

Berikan komentar.