TRP
Pemkab Enggan Disalahkan Soal Tata Ruang Puncak
12 Februari 2018 \\ konflik,rtrw \\ 91

Cibinong - Pemkab Bogor enggan terus disalahkan dengan banyaknya bangunan permanen yang dengan masif menggeser fungsi kawasan hutan lindung di Puncak. 
Bupati Nurhayanti pun mengakui adanya tumpang tindih kebijakan dalam alih fungsi hutan di wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.
Pembangunan vila, hotel, restoran hingga lokasi wisata lain, terutama daerah hulu Sungai Ciliwung telah merusak hutan dan secara aturan melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur).
Dalam Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya buatan. Sementara pada ayat (7) menyebutkan, hutan lindung memiliki fungsi pokok mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi hingga memelihara kesuburan tanah.
"Puncak memang punya aturan khusus lewat perpres itu. Kebijakan di kami hanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang pada akhirnya akan dikaji di tataran atas juga seperti provinsi dan pusat," kata Nurhayanti kepada wartawan di Cibinong, Kamis (8/2).
Dia bersyukur, pascalongsor awal pekan lalu di dekat Masjid At-Tawun dan Riung Gunung, Cisarua, seluruh pihak mulai menaruh perhatian lebih untuk mengembalikan Puncak sebagai destinasi wisata dan hutan lindung.
"Saya sampaikan harus ada rapat koordinasi dengan mengundang pihak Gunung Mas dan perkebunan karena itu lahan mereka. Lahan bukan punya Pemkab. Kita hanya IMB saja," kata Yanti.
Dia menegaskan, yang harus dipikirkan dengan matang adalah pengendalian pascabencana nanti. Karena tumpang tindih kebijakan di Puncak, Perda Kabupaten Bogor Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2016-2036 pun menjadi tidak bertaring.
"Dalam Perda RTRW yang baru direvisi, zoning regulationnya juga sudah diatur. RTRW itu baru direvisi dengan lebih detil dan sudah mengatur kawasan lindung, penyangga hingga budi daya. Semua sudah diatur. Tapi kembali lagi, Puncak itu ada aturan khusus berupa perpres dan dari Kementerian Lingkungan Hidup," katanya.
Untuk menindak bangunan-bangunan liar di Puncak yang jumlahnya lebih dari 200 unit, Pemkab Bogor tidak bisa menganggarkannya. Karena butuh dana yang cukup besar.
"Lihat saja bisa atau tidak dengan APBD karena sebelumnya pernah menggunakan dana Banprov DKI. Kita baru ada anggaran untuk tanggap darurat," ungkapnya.
Sementara peneliti senior Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) Institut Pertanian Bogor (IPB) Ernan Rustiadi membeberkan penelitiannya pada 2015 yang memperlihatkan tutupan lahan hutan di Puncak semakin berkurang dan tergantikan dengan pemukiman.
"Kalau cuaca ekstrem bukan faktor utama. Justru kerentanan yang meningkat dan kurangnya daya dukung yang jadi faktor utama. Kalau cuaca, tidak ada perubahan berarti," katanya.
Dia melihat, 40% bangunan di Puncak berdiri di tempat yang bukan semestinya. Hal itu berdampak pada keseimbangan tata ruang menjadi terganggu dan menyebabkan daya dukung kawasan berkurang hingga longsor mudah terjadi.
Selain itu, 34% perkebunan di kawasan Puncak tidak sesuai dengan RTRW. "Tapi di lapangan, Hak Guna Usaha mereka perkebunan dn mereka tidak masuk kawasan hutan sesuai SK Kementerian LHK," kata dia.
Dia menuturkan, sampai saat ini tutupan hutan yang tersisa di Puncak hanya sekitar 30%. Itu pun hanya area yang memang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan dalam SK Kemen LHK.
"Sementara 34% lainnya itu lahan perkebunan, 11% pemukiman dan 18% sawah. Sisanya itu lahan peralihan dari sawah atau hutan yang akan dialihfungsikan sebagai pemukiman maupun perkebunan," kata Ernan.
Setidaknya, kata dia, tutupan hutan di Puncak paling minim 50%. Untuk mengembalikan tutupan yang telah berkurang, pemukinan dan perkebunan memang harus dialihfungsikan kembali sebagai hutan lindung.
"Sebaiknya difokuskan di dua titik. Yakni, daerah curam yang membutuhkan 'pegangan' kuat agar tanah tidak mudah bergerak dan di sepadan sungai. Jadi tidak harus di blok satu tempat. Tapi terpisah-pisah," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, lembaga pemerhati hutan Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat 5,7 ribu hektare hutan lindung di Puncak hilang pada medio 2000-2016, terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.
Sementara pada 2017, wilayah paling atas di Kabupaten Bogor yakni Desa Tugu Selatan dan Tugu Utara, Kecamatan Cisarua telah kehilangan 1.000 hektare lahan yang seharusnya menjadi kawasan hutan lindung.
Jika ditotal, luas dua tersebut sekitar 3,8 ribu hektare dan 2.000 hektare di antaranya merupakan hutan lindung. Artinya, 50% hutan lindung di wilayh itu telah beralih fungsi.
Kurangnya daya dukung itu bahkan tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2016-2036. Di mana dalam perda itu menyisakan 29,47% kawasan hutan dengan luas 1.047,53 hektare. Sebelum perda itu direvisi, kawasan hutan yang disediakan sekitar 2.100,13 hektare atau 58,78%.
"Sekitar 445 hektare kawasan lindung berubah fungsi untuk hutan produksi, pertanian dan pemukiman. Sementara perubahan peruntukkan kawasan lindung untuk perkebunan seluas 704 hektare," ungkap Linda pengkmpanye FWI.
Sumber: http://www.inilahkoran.com | 8 Februari 2018

Berikan komentar.