TRP
Tata Ruang di Kawasan Puncak Harus Diatur Ulang
12 Februari 2018 \\ konflik,rtrw \\ 17

Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut longsor di kawasan Puncak Kabupaten Bogor karena menipisnya kawasan hutan lindung. Kawasan puncak saat ini menjadi kawasan permukiman dan perkebunan. 

Dirjen Perencanaan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung KLHK Hilman Nugroho menjelaskan, lima lokasi titik longsor, yakni Masjid Atta'awun, Gunung Mas, Grand Hill, Riung Gunung dan Widuri, merupakan wilayah kritis. Bahkan, di sekitar Masjid Atta'awun, Grand Hill, dan Widuri berstatus kelebihan bangunan yang berdiri di atas tebing. 

"Lahan kritis, potensial kritis semua karena di sana sudah ditanami hijau semua, tapi hijaunya tidak hutan melainkan kebun dan pertanian. Bukan tanah terbuka," kata Hilman saat jumpa pers di KLHK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Februari 2018.

Hilman menambahkan perencanaan tata ruang oleh pemda setempat di kawasan Puncak belum optimal. Di antaranya, aktivitas manusia yang berlarut-larut dibiarkan, pemotongan tebing, dan bergesernya tanah urukan.  

"Penegakan hukum di setiap sektor kita akui masih kurang," imbuh dia. 

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan DAS Yuliarto menambahkan saat ini kawasan hutan lindung di kawasan puncak yang berfungsi sebagai ruang resapan air telah beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan. Kemampuan peresapan air pun berkurang. 

Apalagi posisi geografis perkebunan terletak di kemiringan yang cukup tinggi. "Kebun itu ada 1.700 hektare. Kebun teh. Sebagian ada di kemiringan di atas 40 persen. Perlu dilihat lagi mungkin kebun itu harus dijadikan hutan. Ini salah satu solusi karena hutan itu 90 persen menyerap air. Kalau kebun hanya 60-65 persen," kata Yuliarto.

KLHK meminta Pemerintah Daerah setempat khususnya Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Jawa Barat mengembalikan tata ruang berbasis daerah aliran sungai (DAS).

"Memang harus berani evaluasi. Saya rasa Pak Menteri PUPR juga usulkan seperti itu," tandas dia. 

Nantinya KLHK bakal menyampaikan detail tata ruang di kawasan puncak kepada Pemkab Bogor dan Pemprov Jawa Barat. 

"Memang kita sifatnya menyampaikan informasi ke Pemda. Tapi kalau kita bicara DAS urban itu populasi masyarakat tidak mudah dipindahkan begitu saja," kata dia. 

 

Sumber: https://www.medcom.id | 7 Februari 2018

 

Berikan komentar.