TRP
Rumah Cimanggis, Pemerhati Sejarah Depok Kritik Jubir Wapres
23 Januari 2018 \\ \\ 73

Depok -Koordinator Depok Herritage Community Ratu Farah Diba meminta kepada Husein Abdullah sebagai  juru bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membaca petisi Selamatkan Situs Sejarah Rumah Cimanggis Depok Abad 18 yang diumumkan Komunitas Sejarah Depok di Change.Org  pada 23 Desember 2017. 

Pengumuman mengenai kegiatan Jalan dan Gowes Bareng Selamatkan Rumah Cimanggis 7 Januari 2018 tentu akan tahu bahwa perhatian para sejarawan di depok setidaknya sudah ada sejak 2011.

“Saat itu kami mendaftarkan rumah Cimanggis ke kantor BPCB (Badan Pelestari Cagar Budaya) Serang yang mendapat No. 007.02.24.04.11. Jadi tujuh tahun lebih sebelum heboh UIII. Pendaftaran ke BPCB Serang itu pun tindak lanjut dari kerja mengiventarisasi situs sejarah di Depok yang kami lakukan pada 2012” ujar Farah Diba kepada Tempo Sabtu, 20 Januari 2018.

Menurut Farah Diba kami para sejarawan dan masyarakat Depok tentu tidak perlu repot melakukan upaya-upaya memperhatikan, menginventarisasi, mengumpulkan informasi kesejarahan dan mendaftarkan situs sejarah jika pemerintah menjalankan amanah Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 10 tahun 2011.

“Jelas sekali disebutkan didalamnya yaitu bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya” ujarnya.           

Kordinator Forum Komunitas Hijau Depok Heri Syaefudin juga ikut menanggapi pernyataaan dari Husein Abdullah. "Seharusnya kami yang bertanya mengapa tiba-tiba saja dan tanpa pernah ada sosialisasi dengan warga Depok tahu-tahu akan dibangun pusat peradaban Islam melalui Universitas Islam Internasional Indonesia," kata dia.

Padahal dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Depok kawasan RRI itu adalah Ruang Terbuka Hijau. “Santer terdengar justru berita pada tahun 2015  kawasan itu oleh Walikota Nurmahmudi disosialisasikan sebagai arboretum atau hutan kota yang bisa menjadi paru-paru dunia” ungkap Heri lagi.

Heri menambahkan RTH diperlukan sekali oleh Depok untuk memenuhi 30 persen kewajiban RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang saat itu baru bisa dipenuhi 9 persen RTH Publik.

<span style="font-size: small;

Berikan komentar.