TRP
Menteri Agraria Janji HGU Bermasalah akan Ditertibkan, Disampaikan Saat Berkunjung ke Aceh Timur
27 November 2017 \\ \\ 18

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (BPN) RI, Dr Sofyan A Djalil, Sabtu (25/11/2017) berkunjung ke Aceh Timur.

Kedatangan Sofyan Djalil didampingi oleh Dirjen Infrastruktur Keagrarian Pusat, Edi, disambut oleh Bupati Aceh H Hasballah bin HM Thaib, bersama Kakanwil BPN Aceh, Nurul Bahri SH, dan Plt Kantor BPN Aceh Timur, Mahdi.

Setibanya di Aceh Timur, Sabtu (25/11/2017) sekitar pukul 11.00 WIB, Sofyan Djalil langsung meninjau Kantor BPN Aceh Timur, usai itu langsung dijamu oleh Bupati Aceh Timur, didampingi Sekda, ke Pandopo Bupati Idi Rayeuk.

Sekitar 30 menit di pandopo Sofyan Djalil bersama rombongan kembali ke Sumut, untuk mengikuti kegiatan pembagian sertifikat tanah rakyat bersama Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Bupati Aceh Timur H Hasballah meminta Menteri Agraria Sofyan Djalil, untuk menertibkan semua hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan yang bermasalah di Aceh Timur.

Sejumlah perusahaan perkebunan di Aceh Timur, kata Bupati, memiliki banyak masalah seperti menggarap lahan di luar HGU, izin HGU sudah mati, penyerobotan tanah, dan ada juga HGU-nya bersengketa dengan masyarakat.

“Makanya kita minta Pak Menteri dan BPN untuk menertibkannya. Kalau tidak, cabut saja HGU-nya agar bisa dibagikan kepada rakyat, mudah-mudah dengan program reformasi agraria Presiden Jokowi, persoalan HGU di Aceh Timur, bisa segera selesai," ungkap Bupati Hasballah.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (BPN) RI, Dr Sofyan A Djalil, mengatakan pihaknya akan menertibkan semua perusahaan yang memiliki HGU bermasalah.

"Kalau HGU-nya bermasalah ya akan kita selesaikan, tapi kalau yang perlu diperpanjang maka akan diperpanjang. Sedangkan kalau yang bersengketa ada bagian yang dilepaskan, maka bagian yang akan dilepaskan itu akan dilepaskan dan akan kita jadikan objek reforma agraria, yaitu akan dibagikan kepada rakyat," ungkap Sofyan Djalil.

Sementara HGU perusahaan yang telantar, sambung Sofyan Djalil, akan dijadikan sebagai cadangan umum negara, untuk kepentingan umum, dan juga bisa dijadikan reforma agraria yang akan dibagikan kepada rakyat.

"Nanti kita akan melihat satu per satu," ungkapnya.(*)

Sumber: http://aceh.tribunnews.com | 26 November 2017

 

 

Berikan komentar.