TRP
Sengketa Tanah, Masyarakat Pulau Pari Minta Keberpihakan Jokowi
24 Oktober 2017 \\ \\ 56

Jakarta - Walhi menyatakan masyarakat di kawasan pesisir masih terpinggirkan. Seharusnya, pemerintah Jokowi memberikan keadilan tersebut kepada mereka.

Walhi memberikan contoh kasus Pulau Pari di Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta. Seluruh pulau diklaim 100 persen oleh swasta sehingga masyarakat setempat terpinggirkan.

"Konteks Pulau Pari ini ada dua isu strategis, negara harusnya hadir, pemerintah Jokowi gagal melindungi," kata Manajer Pesisir Laut dan Pulau Kecil LSM Walhi, Ony Mahardika, dalam diskusi 'Rembug Pulau Kita: Salahkah Nelayan Mengelola Pulau sehingga Dikriminalisasi?' di Bakoel Koffie, Jalan Raya Cikini Nomor 25, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017).

Menurut Ony, ada beberapa kasus dugaan yang tercatat. Salah satunya perampokan sistematis yang dilakukan perusahaan dan difasilitasi oleh negara, ketika perusahaan tersebut memiliki sertifikat. Bahkan tidak segan masyarakat dikriminalisasi.

"Bagaimana mereka ada sertifikat, HGB (hak guna bangunan) ada. Sebenarnya bagaimana mereka mendapatkan itu, apakah ada yang terselubung? Kedua adalah isu soal pengelolaan wilayah pulau, lahirnya UU 27/2007 soal Pengelolaan Pesisir memberikan jaminan masyarakat pesisir, pengelolaan pesisir ini terbukti mereka dikriminalitas, mereka dijebloskan penjara, artinya apa, negara gagal," jelas Ony.

Dampak kriminalisasi ini, masyarakat yang tinggal di Pulau Pari jadi takut akan porak-porandanya struktur sosial di sana. Seperti kasus Edi Priadi dan 3 pengelola pantai pasir perawan.

"Sekarang ada pemeriksaan lagi dua orang lagi kasus sama memasuki pekarangan orang. Modus ini dipakai perusahaan memakai negara, padahal negara gagal melindungi. Bagaimana mengembalikan hak dia sebagai masyarakat yang dulu hidup bertahun-tahun memiliki haknya," ujar Ony.

Maka, Walhi mencoba mendapatkan pengakuan negara dalam pengelolaan pulau oleh masyarakat. Walhi juga melakukan pendampingan hukum terkait kasus-kasus yang menimpa masyarakat Pulau Pari.

"Nah itu upaya selanjutnya kami lakukan kampanye-kampanye, memperkuat gerakan di masyarakat, penguatan di masyarakat kita lakukan untuk mendorong gerakan bareng-bareng," ucap Ony.

Seorang warga, Edi Mulyono, bercerita tentang kehidupan di Pulau Pari sejak ia lahir pada 1980. Menurutnya, ia dan masyarakat lain sudah tinggal di Pulau Pari selama 5 turunan.

Namun, saat ada perusahaan mengaku dan mengatakan memiliki sertifikat atas Pulau Pari, masyarakat mengaku diintimidasi. Edi mengatakan banyak temannya dipanggil polisi karena dugaan penyerobotan.

"Mereka selalu datang mengintimidasi masyarakat Pulau Pari. Saat ini pun sudah banyak masyarakat yang dipanggil polisi. Miris ketika masyarakat ada hal seperti itu, Pasal 167 KUHP. Kami menganggap kami nelayan hidup di sana sudah puluhan tahun, tapi kami tidak diberikan fasilitas oleh negara dan tidak diberikan fasilitas hak. Negara hadir di sana malah panggil masyarakat dengan penyerobotan lahan," cerita Edi.

Koalisi Selamatkan Pulau Pari terdiri dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. (cim/asp)

Sumber: https://news.detik.com | 24 Oktober 2017

Berikan komentar.