TRP
Pembangunan KBM Tanjung Selor dengan Inpres
09 Oktober 2017 \\ \\ 14

Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali mengunjungi Kalimantan Utara (Kaltara), lunas sudah. Presiden Jokowi melakukan serangkaian kegiatan di Tarakan dan Tanjung Selor pada Jumat, 6 Oktober 2017.

Presiden merasa puas dan gembira, begitulah kesan yang disampaikan Gubernur Kaltara Dr H. Irianto Lambrie, yang mendampingi Presiden selama di Kaltara.

“Insya Allah Kaltara akan memperoleh tambahan alokasi dana infrastruktur, termasuk dana untuk dukungan pembangunan perkantoran pemprov,” ujar Irianto.

Gubernur mengatakan, dalam kesempatan di Tanjung Selor Presiden Jokowi menyampaikan setuju jika untuk percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres). “Saya diminta Presiden untuk segera menindaklanjuti melalui Sekretaris Kabinet (Seskab). Untuk itu, saya sudah instruksikan ke Kepala Dinas PUPR dan Perkim, serta  Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara untuk segera mempersiapkan surat usulannya,” kata Irianto.

Dalam waktu dekat ini, Irianto akan menindaklanjuti arahan Presiden dengan melakukan konsultasi intensif dengan kementerian terkait. “Minggu depan (pekan ini), saya akan berkonsultasi dengan Menteri PUPR. Secara lisan saya juga sudah berdiskusi dengan Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono,” ujarnya.

Lebih jauh Irianto mengungkapkan, tak sekadar memenuhi janji untuk berkunjung ke Kaltara, bahkan untuk pertama kalinya ke Tanjung Selor, kunjungan Presiden Jokowi juga memberikan ‘angin segar’ untuk pembangunan di provinsi termuda ini.

Sesuai dengan salah satu tujuan kunjungannya ke Kaltara, Presiden akan menambah alokasi dana melalui APBN untuk sarana infrastruktur di Kaltara. Salah satunya, PT Inalum (Persero) yang nantinya diproyeksikan memiliki kapasitas tiga kali lipat dari yang ada di Sumatera Utara.

Selain penambahan dana untuk infrastruktur,  Presiden secara spontan juga memperhatikan soal tambak rakyat. Presiden menginginkan tambak-tambak milik masyarakat disertifikasi. “Tadi ini (sertifikasi tambak) secara spontan disampaikan oleh Presiden. Mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti oleh Kementerian terkait,” ujar Irianto.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kunjungan kerjanya kali ini ke Kaltara bertujuan untuk meninjau kesiapan infrastruktur dalam rangka menarik investor.

“Karena akan ada investasi besar yang masuk ke sini. BUMN Inalum akan kita geser ke sini dengan kapasitas tiga kali lipat dari kapasitas yang ada di Kuala Tanjung, Sumatera Utara,” ujar Presiden.

Menurut Jokowi, investasi di sektor pembangkit listrik tenaga air juga akan didorong oleh pemerintah mengingat besarnya potensi yang dimiliki Kaltara.

“Tadi saya sudah tanya ke Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati Bulungan, sudah disiapkan sebesar 11 ribu hektare. Itu yang tadi saya tanyakan mengenai kesiapan-kesiapan yang ada,” ucapnya.

Presiden juga memberikan perhatian penuh terhadap persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan akses terhadap tanah yang dimiliki masyarakat. Mulai dari tanah yang digunakan untuk tempat tinggal, tempat ibadah, lahan pertanian, hingga pertambakan.

“Agar tambak-tambak rakyat yang ada di Kalimantan Utara itu segera disertifikatkan,” ujar Presiden.

Dengan diterbitkannya sertifikat tersebut, maka sengketa tanah yang sering terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan baik.

“Setiap saya pergi ke provinsi manapun keluhannya adalah sengketa lahan, sengketa tanah. Karena apa? Rakyat tidak pegang sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah,” kata Jokowi.

Jokowi pun memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memanfaatkan sertifikat sebagai penambah modal usaha maupun hal-hal produktif lainnya.

Mengingat pentingnya fungsi dan manfaat sertifikat tersebut, Presiden berpesan kepada masyarakat untuk menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman.

Sumber: https://inforial.tempo.co | 09 Oktober 2017

 

Berikan komentar.