TRP
Izin Reklamasi Pulau G Rumit, 8 Alasan Kenapa Dibatalkan
11 September 2017 \\ \\ 84

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengakui kajian terhadap izin reklamasi Pulau G dan analisis mengenai dampak lingkungannya rumit. Siti menunjuk banyak aspek yang harus diperhatikan oleh pengembang saat menguruk pulau buatan seluas 161 hektare tersebut. “Termasuk terkait PLTGU (pembangkit listrik tenaga gas dan uap) dan teknologi yang bisa dipakai untuk mitigasi (risiko),” tutur Siti, Minggu, 10 September 2017.

Kementerian, kata Siti, akan mengecek seluruh perbaikan yang diperintahkan oleh lembaganya saat menjatuhkan sanksi administratif berupa moratorium reklamasi terhadap pengembang pulau itu, PT Muara Wisesa Samudra, pada Mei 2016. Siti menegaskan, “Kalau belum memenuhi syarat, mereka (Muara Wisesa) harus memperbaiki lagi.”

Siti mengaku tutup mata atas waktu dua pekan yang diberikan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada Rabu pekan lalu. Saat itu, setelah memimpin rapat koordinasi yang memberikan putusan pencabutan sanksi bagi pengembang Pulau C dan D, Luhut memerintahkan kajian atas reklamasi Pulau G juga segera diselesaikan.

Siti menyebutkan perizinan untuk Muara Wisesa, anak usaha Agung Podomoro Land, juga hampir rampung. “Nanti, tanggal 20, kalau selesai ya kami teken (pencabutan),” ujar dia. Setelah itu, Muara Wisesa Samudra tinggal melanjutkan reklamasi yang tertunda.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Setyamurti Poerwadi, juga menyatakan potensi risiko jika reklamasi Pulau G diteruskan. Sebab, PLTGU Muara Karang yang memasok listrik untuk Stasiun Gambir dan Bandara Soekarno-Hatta mengandalkan air laut untuk menghasilkan listrik sekaligus mendinginkan pembangkit. Reklamasi Pulau G dikhawatirkan bisa mengganggu operasi PLTGU.

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli, pernah menghentikan secara permanen reklamasi Pulau G, di antaranya karena alasan itu. Pulau G dianggap mengancam lingkungan, obyek vital strategis, pelabuhan, dan lalu lintas laut. Reklamasi pulau itu juga bisa mengganggu kabel milik PT PLN serta jaringan pipa gas bawah laut milik Pertamina Hulu Energi.

Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih, mengaku telah menekankan kepada Muara Wisesa ihwal mitigasi risiko reklamasi Pulau G tersebut. Dia mencontohkan adanya permintaan pemasangan sensor di sekitar pipa gas bawah laut agar bisa langsung mengetahui jika terjadi pergeseran pipa gas sedikit saja.

Untuk meminimalkan risiko akibat reklamasi Pulau G, pemerintah Jakarta juga bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Selain itu, mereka terus berkonsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. “Kami upayakan agar reklamasi aman untuk semua,” kata Andono.

Direktur Proyek Muara Wisesa Samudra Andreas Leodra pernah menuturkan rencana pihaknya untuk membangun tanggul pemisah di sekitar PLTGU Muara Karang. Tanggul yang akan memisahkan buangan air panas dari PLTGU itu, menurut dia, akan membuat suhu air laut tetap stabil. “Rencana tersebut juga sudah disampaikan dalam amdal baru Pulau G,” kata dia.

8 Alasan Dibatalkan

Berikut ini daftar alasan saat itu Pulau G harus dibatalkan menurut isi kajian reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dibikin Kementerian Koordinator Kemaritiman.

1.Berpotensi mengganggu instalasi pipa bawah laut milik Pertamina Hulu Energi.
2.Berpotensi mengganggu jaringan kabel bawah laut milik PLN.
3.Berpotensi mengganggu operasi PLTGU (potensi kehilangan pendapatan negara apabila PLTGU tidak beroperasi).
4.Berpotensi menimbulkan konflik dengan alur pelayaran nelayan dari/ke Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke.
5.Nelayan berpotensi mengalami penurunan pendapatan, peningkatan biaya operasional, dan jarak tempuh yang semakin jauh.
6.Bersinggungan dengan breakwater Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke.
7.Tidak sesuai dengan fungsi Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan.
8.Tidak ada kajian sumber bahan uruk.

Adapun Chief Executive Officer Muara Wisesa Samudra, Halim Kumala, mengatakan pihaknya telah menggeser kaki Pulau G agar menjauhi pipa gas. “Kaki pulau akan kami geser dari 40 menjadi 75 meter untuk menjauhi pipa gas,” ujar dia. GANGSAR PARIKESIT

Sumber: https://metro.tempo.co | 11 September 2017

Berikan komentar.