TRP
Pakar UGM: Ibu Kota RI bisa Pindah Tahun 2045
31 Agustus 2017 \\ \\ 90

Sleman - Wacana pemindahan ibu kota negara terus bergulir. Namun pemindahan ibu kota negara tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Pemindahan harus dengan kajian matang karena banyak risiko yang akan dihadapi.

Idealnya pemindahan ibu kota bisa dilakukan di tahun 2045. Hal itu tepat dengan usia Republik Indonesia yang ke 100 tahun. Hal ini mengacu pada sustainable development goals, pemerintah antara tahun 2020-2030 yang sedang fokus mengembangkan pembangunan yang berorientasi di desa-desa.

"Tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Tanpa disertai kajian yang matang, akan banyak risiko yang bakal dihadapi pemerintah," kata Kepala Departemen Geografi Pembangunan Fakultas Geografi UGM Prof Dr M. Baiquni MA, Rabu (30/8/2017).

Menurut Baiquni, salah satu risikonya seperti aset ibu kota baru terancam dikuasai pihak swasta. Hal itu bisa terjadi, bila pemerintah terlalu banyak menyerahkan urusan pemindahan ibu kota kepada swasta. Padahal pihak swasta orientasinya hanya keuntungan semata.

"Bukan saat pemerintah tidak punya dana (anggaran), lalu kita memindahkan ibu kota. Nanti akan dikuasai swasta, kan berbahaya," kata Baiquni seusai Seminar 'Kemana Ibu Kota Negara Indonesia akan Dipindah? di Fakultas Geografi UGM.

Oleh sebab itu, kata Baiquni, pemerintah harus memiliki perencanaan yang matang termasuk kesiapan anggaran. Dalam proyek memindahkan ibu kota, pemerintah harus menjadi leading. Bukan justru banyak menyerahkan urusan pemindahan ibu kota kepada pihak swasta.

"Jangan sampai demikian, daulat diserahkan kepada perusahaan-perusahaan. Perusahaan itu orientasinya untung," paparnya.

Dia juga mempertanyakan apakah pemindahan itu akan menjadikan Indonesia lebih berdaulat. Atau malah menjadi bulan-bulanan bangsa asing, atau kepentingan kelompok.

Baiquni mengatakan idealnya pemindahan ibu kota bisa dilakukan di tahun 2045. Hal ini mengacu sustainable development goals, pemerintah antara tahun 2020-2030 sedang fokus mengembangkan pembangunan yang berorientasi di desa-desa.

"Itu waktu kita menata, agar desa-kota tidak ada kesenjangan. Desa-kota sama-sama berkembang, ada keseimbangan baru. Di situlah kita baru menata fisiknya selama 15 tahun. Baru di saat 100 tahun kemerdekaan (2045) kita pindahkan (ibu kota)," ucapnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Burhanudin menambahkan, memang Gubernur Kalteng sudah menyiapkan lahan. Kandidat terkuatnya adalah Palangkaraya. Namun Burhanudin mengaku siap bila Kabupaten Kotawaringin Timur dijadikan salah satu opsi ibu kota baru.

"Kalau kita di Kotawaringin Timur sangat siap. Karena daerah kita sangat luas. Artinya dengan kepadatan penduduk (jarang), dan siap dari sisi ketersediaan lahan. Sehingga infrastruktur mungkin (dibangun), ke arah sana tidak mengalami kesulitan," pungkas dia. (bgs/bgs)

Sumber: https://news.detik.com | 30 Agustus 2017

Berikan komentar.