TRP
Reforma Agraria Gunakan Skema Klaster, Menko Darmin: Agar Produktivitasnya Makin Tinggi
28 Juli 2017 \\ \\ 14

JAKARTA - Pemerintah akan membagikan tanah perhutanan sosial seluas 2 hektare (ha) per keluarga untuk dikelola selama 30 tahun. Nantinya, tanah perhutanan sosial tersebut akan dikelola dengan metode klaster.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dengan pengelolaan tanah perhutanan sosial secara klaster bisa meningkatkan nilai produktivitas dari hasil tanamannya. Sementara itu, kepada keluarga yang mendapat tanah akan diberikan kebebasan untuk menentukan jenis tanaman yang akan ditanam.

"Akan dikelola secara klasterisasi, sehingga mereka mengusahakan secara klaster supaya produktivitasnya makin tinggi," ujarnya saat ditemui di Museum Penyusunan Teks Proklamasi, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

"Misalnya tanaman cabai, kalau sama-sama semuanya tanam cabai pasti produktivitasnya pasti lebih baik karena dikelola dengan cara bercocok tanam yang modern," imbuhnya.

Darmin membuahkan, agar sistem klaster bisa berhasil, ada baiknya menerapkan prinsip satu desa minimal satu komoditas unggulan. Pasalnya untuk menuju klaster dibutuhkan beberapa tahapan agar nantinya tidak diprotes oleh masyarakat.

"Apa yang diperlukan supaya klaster itu berhasil? Enggak usah buru-buru langsung klaster, minimal setiap desa ada komoditas unggulan saja itu satu langkah menuju klaster. Coba bilang klaster ya pasti enggak mau," kata Darmin.

Setelah sukses dengan satu desa satu komoditas unggulan, masyarakat juga akan menerima klaster dengan sendirinya. Alasannya masyarakat enggan berpindah dan diatur jika masyarakat belum melihat hasil nyatanya.

"Setahun, dua tahun berjalan pasti rakyat akan melihat ternyata hasilnya lebih baik. Oleh karena itu sabar saja mungkin klaster baru muncul saat dua tahun berjalan, kalau dua tahun satu desa satu komoditas unggulan berhasil," jelas Darmin. (rzk)

Sumber: http://economy.okezone.com | 25 Juli 2017

Berikan komentar.