TRP
Secara UU Agraria, Penyewaan Lahan PT KAI Ilegal
28 Juli 2017 \\ \\ 25

 

 

PADANG – PT Kereta Api Indonesia dan Undang-undang (UU) Perkeretaapian menjadi salah sumber sengketa tanah di Indonesia. Sebab, hingga saat ini UU Perkeretaapian tidak mau tunduk pada Undang-undang Pokok Agraria. Dengan demikian, hukum agraria tidak akan pernah memberikan kepastian hukum kepada sengketa tanah yang melibatkan PT KAI.

Hal itu disampaikan pakar hukum agraria Universitas Andalas, Kurnia Warman, saat menanggapi persoalan sewa-menyewa tanah yang melibatkan PT KAI dengan para penyewa yang tergabung dalam Organisasi Penyewa Aset Kereta Api (Opakai) di Bukittinggi.

Ditegaskan oleh Kurnia, jika yang disewakan oleh PT KAI kepada penyewa adalah bangunan yang ia bangun di atas tanah negara yang dikelola PT KAI, maka dibolehkan. Namun, jika yang disewakan PT KAI adalah tanah, maka hal itu merupakan sebuah pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, upaya sewa-menyewa yang terjadi di atasnya harus batal demi hukum.

Oleh karena itu, untuk persoalan yang terjadi di Bukittinggi antara PT KAI sebagai yang menyewakan dan OPAKAI sebagai pihak penyewa, kedua belah pihak dalam posisi salah jika yang menjadi objek yang disewakan adalah tanah, bukan bangunan.

“Pasal 44 UUPA tegas mengatur, yang boleh menyewakan tanah adalah pemilik tanah yang mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Pemilik tanah itu haruslah warga negara atau badan hukum yang ditunjuk oleh negara. PT KAI bukan bagian dari badan hukum tersebut. Sebab mereka hanya operator yang menjalankan moda transportasi di atas rel,” kata Kurnia.

Lebih lanjut dijelaskannya, PT KAI pun hanya boleh menggunakan tanah perkeretaapian untuk menunjang kebutuhan operasional perkeretaapian, seperti rel, stasiun, dan lain sebagainya. Sehingga, tidak dibenarkan PT KAI menggunakan tanah untuk selain penunjang operasional transportasi kereta api.

Tanah-tanah yang dimaksud oleh PT KAI sebagai asetnya tersebut, lanjut Kurnia, merupakan tanah negara. Jika PT KAI ingin memilikinya sebagai aset, amaka korporasi itu mesti mendaftarkannya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga bukti kepemilikannya benar-benar diterbitkan.

Untuk perselisihan yang terjadi di Bukittinggi, Kurnia menyebutkan jika memang PT KAI ingin menertibkan aset, hak itu merupakan tindakan yang salah kaprah. Sebab, yang mempunyai kewenangan menertibkan tanah adalah negara, dalam hal ini melalui Dirjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, selaku regulator dalam transportasi perkeretaapian.

“Tindakan itu bukan hak Kementerian BUMN, tapi Kementerian Perhubungan. Kalau toh Dirjen Perkeretaapian bekerja sama dalam penertiban bersama PT KAI, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau PT KAI saja yang menertibkan sendiri, tidak bisa. Jadi kalau yang dibahas itu tanahnya, ya rujukannya ke UU Pokok Agraria, bukan ke UU Perkeretaapian, sebab UU Perkeretaapian hanya mengatur soal moda transportasi di atas rel, sayangnya UU ini tidak mau tunduk kepada UU PA, karena itu jadi sumber masalah di mana-mana,” sambungnya lagi.

Kurni Warman juga menegaskan, bahwa bagaimana pun para pihak wajib menyelamatkan tanah Negara, yang selama ini banyak seolah-olah dikuasai oleh korporasi. “Seperti kasus ini, bagaimana bisa PT KAI menertibkan, toh, posisinya adalah operator. Dan ingat, tidak PT KAI saja yang bisa menjalankan kereta api. Siapa pun bisa. Makanya, salah satu alas an kereta api di Indonesia tidak maju itu, karena operasionalnya terlalu dimonopoli oleh KAI,” tukasnya.

Sebelumnya, ratusan warga Stasiun Kota Bukittinggi yang diwakili oleh Organisasi Penyewa Aset Kereta Api Indonesia  (Opakai), menolak pengosongan lahan rel kereta api di kawasan Stasiun Bukittinggi. Mereka siap melakukan perlawanan terhadap kebijakan PT KAI yang dianggap sewenang-wenang. Penolakan tersebut sehubungan dengan rencana pemerintah yang akan mengaktifkan kembali jalur kereta api dari Padang Panjang-Bukittinggi-Payakumbuh.

Dibalilik pengaktifan jalur kereta api di Stasiun Bukittinggi, disinyalir bukan semata mata untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api, melainkan juga akan didirikan hotel, homestay dan Balkondes dengan pihak pengembang ketiga yakni PT Patra Jasa. Jika itu terjadi, ada sekitar 206 keluarga atau 600 warga yang akan kehilangan tempat tinggal. “Kami siapkan perlawanan jika penggusuran dilakukan untuk membangun hotel dan Balkondes, bukan untuk pengaktifan jalur kereta api. PT KAI jangan sewenang-wenang terhadap masyarakat kecil,” tegas Ketua Opakai, Kumar Z Chan.

Penolakan yang dilakukan juga sehubungan dengan Surat Peringatan 1 (SP1) dan Surat Peringatan 2 (SP2) yang dilayangkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat (Sumbar) kepada warga stasiun Bukittingi untuk mengosongkan lahan kereta api yang ditempati.

Menurut Kumar Z Chan, SP1 dan SP2 yang dilayangkan oleh pihak PT KAI kepada warga stasiun dinilai tidak berdasar. Opakai menganggap tindakan yang dilakukan PT KAI untuk mengosongkan lahan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Apalagi dalam proses pelaksanaannya ada beberapa Undang-Undang yang dilanggar oleh PT KAI, diantaranya Undang Undang 1945 pasal 33, Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang Undang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Perda RTRW Kota Bukittingi dan beberapa undang-undang lainnya.

Diakuinya, warga stasiun menyambut baik upaya dari pemerintah pusat untuk pengaktifan jalur kereta api tersebut. Namun jika ada pihak pihak lain yang sengaja memanfaatkan situasi dibalik pengaktifan jalur kereta api, dengan cara membohongi warga, maka pihaknya selaku penyewa aset kereta api di Bukittinggi tidak menerimanya.

Terkait hal ini, Humas PT KAI Zainir menyebut, gejolak yang terjadi antara PT KAI dengan masyarakat yang menempati tanah milik PT KAI sebenarnya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Pembicaraan tidak hanya dengan masyarakat, namun akan melibatkan pemerintahan sampai tingkat terendah yaitu RT/RW. "Semua masyarakat yang menjadu korban nanti akan kami jumpai baik-baik, serta diusahakan ada kesepakatan kedua belah pihak," sambung Zainir, Rabu (5/6).

Sumber: http://harianhaluan.com | 12 Juli 2017

 

 

Berikan komentar.