TRP
Hampir 50 Persen Substansi dalam Perda RTRW Kabupaten Bulungan Harus Direvisi
28 Juli 2017 \\ \\ 16

TANJUNG SELOR - Kabar kurang sedap seputar perkembangan revisi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang sedang digodok, berhembus dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bulungan.

Di tengah banyaknya pihak yang mendesak agar revisi Perda RTRW ini dikebut, Bappeda Kabupaten Bulungan justru menghentikan sementara proses yang tengah berjalan.

Desakan ini juga semakin mencuat saat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltara tahun 2016-2036 berhasil disahkan menjadi Perda Provinsi Kaltara, baru-baru ini.

Untuk diketahui, adanya sejumlah perencanaan Pemprov Kaltara di Kabupaten Bulungan yang bertentangan dengan RTRW Kabupaten Bulungan, mengakibatkan Perda RTRW Kabupaten Bulungan yang ada saat ini harus direvisi.

Di antaranya, pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning dan Mangkupadi, perluasan bandara Tanjung Harapan, PLTA dan beberapa rencana lainnya. Jika belum dimuat di RTRW Kabupaten Bulungan, otomatis proyek-proyek ini belum bisa dimulai.

Adanya perencanaan ini mendapat perhatian serius dari Pemkab Bulungan. Pasalnya, akibat perencanaan-perencanaan ini, hampir 50 persen substansi dalam Perda RTRW yang sudah ada harus direvisi.

Bahkan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) didatangkan untuk melakukan kajian atas revisi Perda RTRW tersebut.

M Isnaini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bulungan menyampaikan alasan seputar penghentian sementara proses revisi Perda RTRW tersebut di Bappeda.

Sesuai aturan tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaru, paparnya, instansi yang dipimpinnya ini tak lagi mengurusi masalah Tata Ruang.

Urusan ini, sudah dialihkan menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) Kabupaten Bulungan. Otomatis, kata Isnaini, dana yang sudah sempat dianggarkan di Bappeda untuk merevisi RTRW tersebut otomatis tak bisa digunakan.

"Anggaran yang sudah ada itu nggak bisa dilanjutkan. Ini harus mengikuti mekanisme perubahan anggaran, dari Bappeda pindah ke PU," katanya.

Mengingat sempitnya waktu yang ada, anggaran untuk merevisi RTRW tersebut juga terlalu riskan untuk dianggarkan di DPU-TR Kabupaten Bulungan pada APBD Perubahan 2017 ini.

Solusi amannya, revisi Perda RTRW tersebut akan dianggarkan di APBD tahun 2018 mendatang. Dengan kata lain, pembahasan revisi Perda RTRW untuk sementara waktu distop hingga tahun 2018 mendatang. "Solusinya, mau nggak mau tahun 2018," ujarnya.

Isnaini mengaku belum melakukan komunikasi secara khusus dengan Provinsi Kaltara, seputar masalah ini. Namun menurutnya, penyampaian materi-materi Perda RTRW Provinsi Kaltara ke Pemkab Bulungan beberapa waktu lalu, sudah bagian dari proses komunikasi.

Dalam perjalanan pembahasan revisi ini selanjutnya, juga tak luput dari pengawasan Pemprov Kaltara. "Otomatis, mereka sudah menyampaikan materi Tata Ruang mereka ke kita. Saya rasa itu bagian dari komunikasi juga sebenarnya.

Sumber: http://kaltim.tribunnews.com | 27 Juli 2017

Berikan komentar.