TRP
Revisi RTRW, 771 Lahan Pertanian di Mataram akan Berkurang
28 Juli 2017 \\ \\ 30

Mataram – Revisi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram mendekati babak final. Rabu, 19 Juli 2017, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan uji publik terhadap perubahan regulasi tersebut.

Perubahan skenario peruntukan tata ruang ini bisa menjadi angin segar bagi pengusaha bermodal besar. Lahan pertanian seluas 771 hektar bakal tergerus alias berkurang dan digantikan oleh gedung tinggi nan mewah. Nasib masyarakat kecil meskipun sebagai buruh tani kian terpuruk karena terancam kehilangan pekerjaan.

Ancaman berkurangnya lahan pertanian di Kota Mataram tidak terlepas dari isu strategis yang mengakibatkan direvisinya Perda RTRW direvisi.

Isu skala nasional seperti agenda nawacita program strategis nasional untuk peningkatan kebutuhan infrastruktur daerah. Diantaranya, program Global Hub di KLU dan PLTGU Lombok Peaker di Tanjung Karang.

Penetapan Kota Mataram sebagai pusat kegiatan nasional dan salah satu destinasi pariwisata nasional menuntut daerah untuk menyiapkan akomodasi seperti hotel dan pusat perbelanjaan.

Selanjutnya, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Gunung Rinjani menjadi bagian kawasan strategis nasional dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh melalui program 100 – 0 – 100 dan Kotaku.

Pertimbangan lainnya dari skala provinsi terkait dengan konsep Lombok Eco City Island atau pengembangan wilayah berbasis satu pulau, penetapan Kota Mataram dan hinterland – nya menjadi kawasan strategis Mataram Metro.

Selanjutnya, penetapan Kota Mataram sebagai satuan wilayah pengembangan Provinsi NTB, peningkatan fungsi dan status jalan nasional dan provinsi, serta peningkatan pelayanan infrastruktur satu pulau lintas wilayah.

Ketua Pansus RTRW Kota Mataram, H.M. Noer Ibrahim menjelaskan, uji publik yang menghadirkan SKPD teknis merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum diajukan ke Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Sehingga, dikeluarkan rekomendasi berupa pembatasan – pembatasan wilayah antara Kota Mataram dengan kabupaten lainnya.

“Insya Allah, minggu ini akan diserahkan,” terangnya, Rabu, 19 Juli 2017.

Penyampaian revisi RTRW terjadi perubahan peruntukan kawasan tahun 2011 – 2031. Untuk lahan permukiman diprediksi hingga tahun 2031 mencapai 889,05 hektar. Kawasan perdagangan dan jasa komersil 10,20 hektar, perkantoran dan pelayanan umum 46,39 hektar, RTH, RTNH taman, jalur, dan fungsi khusus 283,07 hektar, RTH sabuk hijau termasuk LP2B 424,51 hektar.

Dari skenario ini, lahan pertanian tercatat 1800 hektar di tahun 2016 akan berkurang 771 hektar. “Lahan pertanian 424,51 akan jadi rapor kepala daerah mempertahankan ketahanan pangan,” paparnya.

Berkurangnya lahan pertanian ini akan jadi ancaman terhadap kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Terkait hal ini Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Muttawali mengaku harus menyikapi dengan bijak terhadap perubahan tersebut. Karena, ia sadar bahwa Kota Mataram terus berkembang. Tapi ketersedian pangan juga harus tetap terjaga.

“Harus kita sikapi dengan bijak saja,” jawabnya.

Cara mengatasi perubahan tersebut tambahnya, Dinas Pertanian merancang model program pengembangan pertanian perkotaan dengan sistem bertani lahan sempit dengan teknologi hidroponik. Yaitu, memanfaatkan lahan – lahan sempit untuk bertani. (cem)

Sumber: http://www.suarantb.com | 20 Juli 2017

Berikan komentar.