TRP
Penambangan di CAT Watuputih Dihentikan
13 April 2017 \\ \\ 98

Penambangan di CAT Watuputih Dihentikan

Jakarta - Penambangan di kawasan Cekungan Air Tanah Watuputih, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dihentikan untuk sementara. Moratorium ini diberlakukan setelah pemerintah mengumumkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tahap I di CAT Watuputih.

Keputusan tersebut berlaku untuk 21 perusahaan pemegang izin usaha penambangan (IUP) di kawasan itu. PT Semen Indonesia (SI), yang telah membangun pabrik semen di kawasan itu, belum melakukan penambangan di ekosistem CAT Watuputih.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, tujuan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahap I adalah merekomendasikan kebijakan pada ekosistem CAT Watuputih. KLHS Pegunungan Kendeng dibuat dan dilaksanakan atas permintaan warga petani yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada 2 Agustus 2016.

"Penambangan di kawasan CAT Watuputih belum dapat dilakukan sampai dengan status kawasan ini dapat ditambang atau tidak. Kira-kira ini hasil yang perlu kami sampaikan," kata Teten di Kantor Staf Presiden, Rabu (12/4), di Jakarta.

Teten mengatakan hal itu seusai pertemuan dengan tim KLHS Tahap 1. Tim ini di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Koordinator Tim KLHS Tahap I adalah Guru Besar Institut Pertanian Bogor Soeryo Adiwibowo dengan anggota 15 ahli dari sejumlah perguruan tinggi.

Hadir pada pertemuan ini, antara lain, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Hari Sampurno, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Bupati Rembang Abdul Hafidz, Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial, serta Tim Komunikasi Presiden, yaitu Johan Budi SP, Ari Dwipayana, dan Sukardi Rinakit.

Perbaikan kebijakan

Menurut Teten, KLHS Tahap I ini tidak menyentuh pada aspek kelangsungan aktivitas usaha PT SI. Tujuan KLHS I dibuat untuk melihat kebijakan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), ataupun kebijakan sektoral mengancam keberlanjutan pembangunan atau tidak.

Soeryo mengatakan, jika kebijakan tersebut mengancam keberlanjutan pembangunan, perlu perbaikan kebijakan. Kajian ini menyangkut seluruh aktivitas di ekosistem CAT Watuputih. Perbaikan kebijakan yang dimaksud lewat RTRW ataupun RPJM. Tujuannya agar ekosistem menjadi baik sehingga pembangunan berkelanjutan terjaga.

Keputusan ini segera akan disosialisasikan ke masyarakat dan khususnya pemegang IUP. Menurut Soeryo, perlu ada lanjutan kajian lebih dalam oleh Kementerian ESDM yang memiliki kewenangan menetapkan sebuah kawasan bentang alam karst.

Ganjar mengatakan, keputusan KHLS Tahap I harus dipatuhi semua pemegang IUP, termasuk PT SI. Menanggapi hasil KLHS tersebut, Dirut PT SI Rizkan Chandra mengatakan, pihaknya tetap mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku.

Setelah hasil kajian Tim KLHS Tahap I, Tim KLHS Tahap II akan melakukan kajian di seluruh wilayah Pegunungan Kendeng yang melintasi tujuh kabupaten. Dari kajian ini diharapkan akan lahir kebijakan mana yang cocok untuk seluruh kawasan Pegunungan Kendeng, atau di Zona Rembang. Tim KHLS Tahap II dipimpin Sudharto P Hadi, mantan Rektor Universitas Diponegoro, Semarang, beranggotakan 11 ahli.

Aksi perempuan

Setelah aksi menyemen kaki pada pertengahan Maret lalu, kemarin warga yang tergabung dalam JMPPK kembali menggelar aksi di kawasan Monas Jakarta, di seberang Istana Merdeka. Aksi ini untuk mengawal proses KLHS.

Aksi ini dilakukan sembilan perempuan dari Rembang dan Pati dengan cara memainkan musik lesung. Aksi bertema Jemput Keadilan dan Kebenaran KLHS yang dipimpin Sukinah, petani Kendeng asal Rembang, ini diawali dengan tembang pangkur, dilanjutkan orasi oleh ibu-ibu dan beberapa aktivis lembaga swadaya masyarakat yang ikut dalam aksi tersebut.

Persoalan pengoperasian pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng, terutama di daerah CAT Watuputih, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat setempat. Kedua pihak menumpukan harapan mereka kepada Presiden Jokowi.

Mereka yang menentang adalah kelompok masyarakat petani yang tergabung dalam JMPPK. Mereka beberapa kali melakukan aksi menolak pembangunan pabrik semen di Kendeng. Adapun kelompok pendukung adalah warga sejumlah desa di Kecamatan Gunem, Rembang, yang tinggal di sekitar kawasan pabrik PT SI. Mereka tergabung pada Laskar Brotoseno. Beberapa waktu lalu, mereka menggelar aksi membuat surat untuk Presiden Jokowi. (NDY/SON/ISW)

Sumber: Kompas | 13 April 2017

Berikan komentar.