TRP
Status Lahan-Lokasi Lahan Depo Belum Jelas Juga
27 Maret 2017 \\ \\ 117

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta meminta surat dari PT Kereta Api Indonesia tentang kepastian lahan di Kampung Bandan yang bisa digunakan untuk depo MRT fase II. Kepastian ini dibutuhkan untuk menjamin status tanah tersebut.

Demikian terungkap dalam rapat koordinasi tentang MRT antara Pemprov DKI, PT MRT Jakarta, dan Bappeda DKI dengan PT KAI, perwakilan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan perwakilan Kementerian Perhubungan, Jumat (24/3), di Balai Kota DKI.

"Dalam rapat Jumat sore ini, pihak PT KAI memastikan kembali lahan Kampung Bandan bisa dipergunakan untuk depo MRT. Kami kembali ke trase awal sesuai FS (feasibility study/studi kelayakan) awal," ujar Sekretaris Daerah Provinsi DKI Saefullah.

Ia mengutip keterangan Direktur Aset, Tanah, dan Bangunan PT KAI Doddy Budiawan, di rapat itu, bahwa lahan di Kampung Bandan yang bisa dipergunakan untuk depo MRT seluas 2,5 hektar dan 8 hektar.

"Tadi juga diterangkan, PT KAI akan merevisi MOU yang sudah dilakukan dengan pihak ketiga. Tadi saya catat, MOU itu ada yang sudah dilakukan sejak 1995 dan hingga hari ini belum dilakukan apa pun," ujar Saefullah.

Saat dikonfirmasi seusai rapat, Doddy tidak memberikan jawaban apa pun. Ia tetap bungkam meski diikuti wartawan hingga keluar gedung.

Saefullah menambahkan, meski ada keterangan dari PT KAI bahwa lahan Kampung Bandan bisa dipergunakan, Pemprov DKI tetap menunggu keterangan tertulis atas status lahan itu.

Tuhiyat, Direktur Keuangan PT MRT Jakarta, menjelaskan, dengan rapat koordinasi tersebut, apabila lahan Kampung Bandan betul bisa dipergunakan untuk depo MRT, anggaran pembangunan MRT trase II akan berkurang Rp 11,7 triliun.

"Kejelasan dan kepastian status lahan akan dipastikan dalam rapat koordinasi pada Kamis (30/3) mendatang," ujarnya.

Persoalan tanah ini berlarut- larut. Saat rapat pimpinan dengan DPRD Jakarta, 7 Maret lalu, Pemprov DKI mengusulkan agar trase MRT fase II diperpanjang dari Kampung Bandan hingga Ancol Timur. Sebab, sesuai surat dari PT KAI ke Pemprov DKI pada 28 Juli 2016, lahan PT KAI di Kampung Bandan itu sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Namun, usul perpanjangan trase ini ditolak DPRD. DPRD tetap meminta trase MRT hingga Kampung Bandan sesuai FS awal tahun 2005-2007.

Belakangan, ketersediaan lahan di Ancol Timur juga tidak sesuai dengan kebutuhan depo MRT sebab luasannya yang kurang. (HLN)

Sumber: Kompas | 27 Maret 2017

Berikan komentar.