TRP
Masyarakat Adat-Kehadiran Negara Belum Dirasakan Sepenuhnya
21 Maret 2017 \\ \\ 80

DELI SERDANG — Sejak kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 1945, masyarakat adat belum merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Atas nama pembangunan, perampasan wilayah mereka terus berlangsung.

Karena itu, masyarakat adat akan meninjau dukungan yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2014. Jika Jokowi tidak bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat adat, mereka akan mencabut dukungan.

"Hingga kini, kondisi masyarakat adat belum membaik," kata Rukka Sombolinggi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 2017-2022, seusai penutupan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) V di Kampong Tanjung Gusta, Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (19/3) tengah malam.

Dari 8,23 juta hektar hutan adat yang dipetakan AMAN, baru 13.122 hektar yang dikembalikan kepada masyarakat pada Desember 2016. Selain itu, lebih dari 200 kasus kriminalisasi masyarakat adat diserahkan kepada Presiden untuk segera dituntaskan.

Ketua Dewan AMAN Nasional Hein Namotemo menambahkan, sampai 70 tahun lebih Indonesia merdeka, belum ada undang-undang yang mengatur masyarakat adat. "Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat akan jadi pijakan masyarakat sekaligus bukti hadirnya negara di tengah masyarakat adat," katanya.

Mengecewakan

Saat ini sudah ada sejumlah aturan terkait masyarakat adat. Namun, itu semua belum memenuhi harapan masyarakat adat. Aturan itu antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No 41/1999 tentang Kehutanan, UU No 6/2014 tentang Desa, Nawacita Presiden Jokowi, sejumlah peraturan menteri dalam negeri, dan peraturan daerah di sejumlah kabupaten/kota tentang desa adat.

Kondisi itu mengecewakan masyarakat adat. Kekecewaan itu makin kuat saat Jokowi tidak menghadiri pembukaan KMAN V, Jumat lalu. (MZW/DRI)

Sumber: Kompas | 21 Maret 2017

Berikan komentar.