TRP
Bendungan Tapin-Pembangunan Terhambat Pembebasan Lahan
16 Maret 2017 \\ \\ 185

BANJARMASIN — Pembangunan Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan sering terhambat aksi warga yang menutup lokasi proyek. Warga tiga kali menutup lokasi proyek karena tidak sepakat dengan pembebasan lahan.

Kepala Satuan Kerja Bendungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Rahmat Supriatna di Banjarmasin, Rabu (15/3), mengatakan, penutupan terakhir oleh warga dilakukan pertengahan Januari lalu. "Penutupan itu membuat pembangunan terhenti selama tiga minggu," ujarnya.

Untung saja, ada segmen lain di proyek Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, yang dapat dipercepat. "Dari rencana progres 12,17 persen pada pertengahan Februari 2017 ini, realisasinya 12,46 persen," kata Rahmat.

Menurut Rahmat, aksi penutupan lokasi proyek merupakan bentuk protes warga dalam rangka menuntut pembayaran lahan. Warga umumnya meminta pembebasan lahan segera dibayar begitu selesai pengukuran. Padahal, setelah diukur, lahan itu masih harus diidentifikasi terlebih dahulu dan masih ada serangkaian proses lain.

"Kami telah berupaya mendekati warga setempat. Meski begitu, kami tidak dapat menghalangi mereka melakukan aksi penutupan," kata Eddy Hari Poerwanto, Pejabat Pembuat Komitmen Bendungan Tapin dari Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Provinsi Kalimantan Selatan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II.

Bendungan Tapin masuk dalam program pembangunan 49 bendungan atau waduk yang akan dibangun Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, selain rencana melanjutkan pembangunan 16 bendungan dari pemerintahan sebelumnya.

Bendungan Tapin yang dibangun pada lahan seluas 600 hektar (ha) itu menelan biaya Rp 896,9 miliar. Selain untuk menunjang pertanian dan penyediaan air baku, Bendungan Tapin juga berpotensi menghasilkan listrik berkapasitas 3,3 megawatt (MW).

Kini, kata Eddy, realisasi pembebasan lahan baru mencapai 219,88 ha dari total kebutuhan lahan 600 ha tersebut. "Pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap. Kami berharap masyarakat dapat sabar menunggu pembayaran lahan," katanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, saat meninjau pembangunan Bendungan Tapin pada awal Oktober 2016, menginginkan Bendungan Tapin dapat beroperasi lebih cepat.

"Dengan mengubah sedikit metode pekerjaan, pembangunan bendungan yang dijadwalkan selesai pada September 2019 diharapkan selesai pada awal 2019," katanya (Kompas, 6/10/2016).

Namun, Rahmat menjelaskan, target pengoperasian Bendungan Tapin pada awal 2019 tampaknya sulit terlaksana karena kegiatan pembangunan di lapangan tidak selalu berjalan lancar.

Kini, dari realisasi pekerjaan proyek sebesar 12,46 persen itu telah digali tanah untuk tapak bendungan dan genangan, pembuatan terowongan untuk mengalihkan sementara aliran sungai, pelebaran jalan menuju Desa Pipitak Jaya sepanjang 21 kilometer, serta pembangunan jalan akses ke bendungan sepanjang 1,4 kilometer. (JUM)

Sumber: Kompas | 16 Maret 2017

Berikan komentar.