TRP
Sejumlah Pulau di Batam Dikerjasamakan
13 Maret 2017 \\ \\ 147

BATAM — Pemerintah Indonesia menggandeng Singapura untuk memaksimalkan pemanfaatan perairan dan pulau perbatasan kedua negara. Sejumlah pulau di Batam, Kepulauan Riau, juga akan dijadikan lokasi kerja sama.

Salah satu peluang yang belum dimaksimalkan adalah labuh jangkar. "Saya melihat banyak sekali kapal buang sauh. Tidak jelas mereka itu bayarnya ke mana," kata Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan seusai meninjau Pulau Tolop di Batam, Jumat (10/3).

Potensi labuh jangkar di perbatasan Indonesia-Singapura memang besar. Perairan perbatasan kedua negara menjadi alur pelayaran ribuan kapal. Sebagian kapal itu akhirnya labuh jangkar di perairan Kepulauan Riau.

"Singapura terus mereklamasi wilayahnya. Lama-lama tempat labuh jangkar berkurang dan mereka membutuhkan tempat tambahan. Dan, Batam ini paling berpotensi," kata Luhut.

Karena itu, Indonesia akan bekerja sama dengan Singapura untuk memaksimalkan bisnis labuh jangkar tersebut. Pola kerja sama masih akan dibahas lebih lanjut.

Ketua Harian Indonesia National Shipowner Association (INSA) Batam Suparno mengatakan, kapal hanya membutuhkan waktu paling lama sepekan di pelabuhan. Namun, kapal bisa berbulan-bulan untuk labuh jangkar jika tidak ada kontrak.

"Di Batam ada banyak sekali kapal labuh jangkar dan masih tersedia banyak tempat untuk labuh jangkar. Masalahnya, tidak jelas siapa yang berwenang. Semua pihak merasa paling berwenang dan berebut menarik pembayaran," kata Suparno.

Penimbunan minyak

Luhut mengatakan, Indonesia dan Singapura juga melirik peluang kerja sama penyimpanan minyak. Lokasi yang disiapkan adalah Pulau Nipa, salah satu pulau terluar di Batam.

Pulau itu nyaris hilang akibat tanah dan pasirnya dikeruk hingga 17 tahun lalu. Hasil pengerukannya untuk mereklamasi Singapura meski kini pulau itu sudah pulih lewat reklamasi ulang. Penghuninya kini anggota TNI yang ditugaskan bergiliran.

Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mendukung pemanfaatan pulau perbatasan untuk kepentingan ekonomi. Di Kepri terdapat 2.408 pulau dan sebagian di perbatasan serta tidak berpenghuni selama puluhan tahun. "Jika pulau-pulau itu dibiarkan tetap kosong, tidak ada jaminan ke depannya tidak menjadi masalah," ujarnya

Hal itu berkaca dari pengalaman Sipadan-Ligitan di pesisir Kalimantan. Indonesia tidak bisa mengklaim kepemilikan atas dua pulau itu dalam sengketa di Mahkamah Internasional. Persoalannya, Indonesia dinilai tidak mengelola dua pulau itu. (RAZ)

Sumber: Kompas | 11 Maret 2017

Berikan komentar.