TRP
Kembalikan Fungsi Hutan Sebelum Bencana Terulang
08 Maret 2017 \\ \\ 106

Setelah menempuh perjalanan lebih dari 50 kilometer, sebuah sungai menghadang. Mobil bergardan ganda yang membawa 20 personel gabungan terpaksa berhenti di tepi sungai. Arus terlihat deras, tetapi airnya bening. Menyeberangi sungai dengan mobil berisiko besar, sebab jika tiba-tiba debit air sungai naik, mobil tidak bisa kembali.

Rombongan yang terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah III Aceh, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Aceh, Forum Konservasi Leuser (FKL), aparat kepolisian Aceh Tamiang, dan Kompas terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.

Tim ini tengah melakukan operasi terkait keberadaan lahan sawit ilegal di dalam kawasan hutan produksi. Lahan sawit ini berada di Desa Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, Aceh. Dari tepi sungai tempat mobil berhenti, butuh waktu 1 jam lagi baru sampai di lokasi.

Langit Aceh Tamiang, Selasa (28/2) sore itu, terlihat mendung. Hujan rintik-rintik turun bersamaan dengan tim menyusuri sungai sepanjang 20 meter itu. Tim menyusuri jalan setapak yang semakin ke depan kian menanjak. Tim tiba di lokasi saat matahari berada di balik perbukitan.

Setelah menuruni bukit terakhir, terlihat hamparan pohon sawit memenuhi lahan. Sawit itu usianya sekitar 1 tahun. Sawit tersebut berada di dalam kawasan hutan produksi yang berbatasan langsung dengan hutan lindung. Kondisi hutan tidak ubahnya ladang gembala. Tidak ada pepohonan. Gersang.

Luas hutan produksi yang dirambah untuk ditanami sawit mencapai 150 hektar. Jika lapangan sepak bola profesional luasnya 7.140 meter persegi, luas lahan yang dirambah tersebut setara dengan 210 lapangan sepak bola.

Langgar aturan

Komandan Operasi Pengamanan Hutan KPH III Aceh Bobby Edwar, yang memimpin operasi itu, mengatakan, penanaman sawit di dalam kawasan melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor: P.47/Menhut-II/ 2013 tentang Pengelolaan Hutan Produksi disebutkan, pemanfaatan hutan produksi tidak boleh merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utama hutan. Menebang pohon kayu dan menggantikan dengan sawit, kata Bobby, jelas-jelas merusak fungsi hutan.

Dalam Permenhut tersebut dijelaskan, hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk budidaya lebah, ulat sutra, penangkaran satwa, wisata alam, serta pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu/bukan kayu.

"Penanaman sawit di hutan ini tidak ada izin. Pelakunya sudah beberapa kali kami peringatkan, tetapi mereka bandel sehingga sawitnya hari ini kami musnahkan," kata Bobby.

Di lahan itu, petugas menemukan ribuan bibit sawit yang siap tanam. Di sebuah rumah kayu berlantai dua yang dibangun di sudut lahan, petugas menemukan peralatan kerja, seperti gergaji mesin, mesin pompa air, parang, pacul, sepatu boots, dan senjata rakitan untuk menembak ikan.

Rumah itu merupakan tempat tinggal pekerja. Di dalamnya, terdapat empat kamar, dapur, peralatan masak, kasur busa, gitar, baterai cas, tape, dan panel surya tenaga listrik.

Petugas kesal karena tidak menemukan pekerja. Kuat dugaan rencana operasi bocor sehingga pekerja lebih dulu mengosongkan lahan. Petugas memasang papan peringatan pelarangan membuka lahan yang ditempel di rumah kayu dan di jalan menuju lahan. "Kalau masih berani membuka lahan di sini, satu-satu kami tangkap," kata Bobby.

Dalam rintik hujan, petugas membabat sawit itu. Mereka menargetkan dalam seminggu ribuan sawit itu habis dibabat.

Tak jauh dari situ, hutan lindung di lereng bukit yang di bawahnya terdapat sungai habis ditebang oleh pembalak liar. "Di belakang bukit itu, banyak pohon yang ditebang," kata salah seorang anggota polisi sambil menunjuk ke arah bukit.

Mengelola bersama

Manager FKL Regional I wilayah Langsa, Aceh Timur Aceh Tamiang, dan Bener Meriah Tezar Fahlevi mengatakan, lahan itu awalnya merupakan bekas hak pengusahaan hutan (HPH). Di bawah kuasa HPH, kondisi hutan babak belur.

Seusai HPH berakhir, hutan itu direstorasi. Seorang pengusaha lokal mendapatkan izin restorasi. Alih-alih menanam tanaman hutan, dia malah menanam sawit. "Dia tidak mendapatkan izin pembukaan hutan. Izinnya hanya restorasi. Menanam sawit jelas melanggar karena sawit tidak dikategorikan tanaman kehutanan," ujar Tezar.

Atas kesepakatan KPH dan FKL, lahan sawit yang dibabat tersebut akan direstorasi dengan cara menanam pohon kehutanan, dan dapat dimanfaatkan warga, seperti durian dan avokad. Restorasi juga melibatkan kelompok tani desa setempat.

Sejak 2009-2017, berdasarkan surat keputusan bupati Aceh Tamiang, sedikitnya terdapat 3.000 hektar kawasan hutan yang harus direstorasi. "Hingga saat ini, sudah 60 persen yang kami restorasi," kata Tezar.

Pada saat penebangan sawit ilegal di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Desember 2015, yang juga dihadiri Kompas, Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati mengatakan, sawit yang telanjur ditanam di kawasan hutan harus ditebang, dan hutan harus dipulihkan. Namun, nyatanya, setahun kemudian perambahan hutan untuk ditanami sawit masih terjadi.

Akan tetapi, kata Tezar, gerakan restorasi tidak boleh kalah oleh kerakusan perambah hutan. Sebab, fungsi hutan sebagai pengatur ekologis harus dikembalikan. Apabila hutan tidak dapat menjalankan fungsi ekologis, akan memicu bencana alam, seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

Aceh Tamiang diterjang banjir bandang pada akhir 2006, dan mengakibatkan 46 warga tewas, 203.722 warga mengungsi, dan lebih dari 1.000 rumah hancur (Kompas, 27/12/2006).

"Bencana besar itu harusnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan warga Aceh Tamiang," ujar Tezar. Menurut dia, tidak ada kata terlambat menyelamatkan hutan daripada tidak berbuat sama sekali.

Tim operasi meninggalkan lokasi pemusnahan sawit ilegal saat langit benar-benar gelap. Hujan kian deras. Tim meniti jalan setapak yang berlumpur dengan penerangan senter yang diikat di kepala. (ZULKARNAINI)

Sumber: Kompas | 8 Maret 2017

Berikan komentar.