TRP
Trase MRT Diubah
08 Maret 2017 \\ \\ 124

DPRD Anggap Tak Logis, Pemprov Pandang Ini Solusi Lahan

JAKARTA — Rencana perubahan trase transportasi massal cepat fase II dari Bundaran HI-Kampung Bandan menjadi Bundaran HI-Ancol Timur dianggap tidak logis oleh DPRD DKI Jakarta. Versi Pemprov DKI, perubahan trase itu untuk mengakomodasi kebutuhan penyediaan depo kereta.

Silang pendapat itu mengemuka dalam rapat pimpinan gabungan antara DPRD DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI, PT MRT Jakarta, dan PT Pembangunan Jaya Ancol, Selasa (7/3). Dalam rapat ini, pihak Pemprov DKI dan PT MRT Jakarta memaparkan perubahan trase transportasi massal cepat (MRT) fase II.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra M Taufik mempertanyakan perubahan trase itu karena sebelumnya ada kajian detail tentang fase II dengan trase Bundaran HI-Kampung Bandan sejauh 8,5 kilometer. Perubahan trase itu membuat panjang jalur MRT fase II menjadi 14,6 km.

Taufik mengatakan, konsekuensi perubahan trase itu adalah pembengkakan anggaran yang membebani APBD. "Jadi, kalau hanya tidak ada lahan di Kampung Bandan untuk depo, menurut saya tidak logis. Itu sebabnya DPRD akan membuat panitia khusus untuk mengkaji secara matang rencana perubahan trase ini," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS Triwisaksana mengisyaratkan, rencana perubahan trase fase II MRT akan sulit diwujudkan, antara lain karena terbentur peraturan daerah rencana detail tata ruang DKI. Selain itu, proyek MRT hingga Ancol Timur akan sia-sia karena pemerintah pusat sudah membangun jaringan rel kereta komuter hingga Ancol. Pemerintah juga tengah membangun kereta ringan (LRT).

Solusi lahan

Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar mengatakan, area depo kereta yang dibutuhkan seluas 6 hektar. Semula depo akan ditempatkan di Kampung Bandan, tepatnya di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Namun, PT KAI telah bersurat kepada Pemprov DKI dan menyebutkan bahwa lahan di sana sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, dengan surat dari PT KAI itu, Kampung Bandan tidak mungkin dijadikan depo MRT. Karena itu, perubahan trase itu menjadi solusi alternatif. Selain itu, MRT jalur ini juga berpotensi mengantar penumpang ke tempat pariwisata di Ancol Timur.

William mengatakan, perubahan lokasi depo ini menambah kebutuhan dana pembangunan dari Rp 22,5 triliun menjadi Rp 31,686 triliun.

Adapun usulan komposisi pembebanan biaya proyek MRT fase II masih sama dengan fase I, yaitu 49 persen hibah pemerintah pusat dan 51 persen pinjaman pemerintah daerah dalam bentuk penerusan pinjaman luar negeri.

Utang yang timbul dari pinjaman ini mesti dibayarkan dalam 40 tahun. Dengan bunga 0,01 persen, besaran angsuran hanya Rp 800 miliar per tahun yang dibayarkan dari APBD DKI Jakarta. (HLN)

Sumber: Kompas | 8 Maret 2017

Berikan komentar.