TRP
Tekanan terhadap Masyarakat Adat Berlanjut
06 Maret 2017 \\ \\ 118

PALU — Konflik perebutan sumber daya hutan dan agraria antara masyarakat dan perusahaan yang didukung negara terus terjadi. Dalam sejumlah kasus, masyarakat setempat menjadi pihak yang dikalahkan sehingga mencederai semangat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Sandrayati Moniaga, mengatakan, kriminalisasi terhadap masyarakat tetap tinggi karena proses restitusi hak mereka atas wilayah adat berjalan lambat.

"Pengakuan masyarakat hukum adat dalam konstitusi dan berbagai undang-undang belum diturunkan ke dalam peraturan pelaksanaannya, terutama untuk menyelesaikan tumpang tindih klaim antara masyarakat dan negara serta korporasi," kata Sandrayati di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (3/3).

Ia menyampaikan hal itu menanggapi vonis bersalah terhadap empat petani di Tulang Bawang, Lampung, yang berkonflik dengan perusahaan. Vonis dikeluarkan Pengadilan Negeri Manggala, Tulang Bawang, Kamis lalu. "Ada kecenderungan terjadinya bias sikap polisi dan pengadilan dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Sebagian besar mereka hanya merujuk pada hukum negara dan mengabaikan hukum-hukum adat," katanya.

Kamis lalu, saat menjadi pembicara kunci dalam Konferensi Nasional III Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (Sepaham) Indonesia di Palu, Sandrayati menyebut banyaknya kasus sengketa antara masyarakat dan korporasi terkait sumber daya alam dan tanah. "Selama bertahun-tahun, masyarakat mengalami ketidakadilan sosial akibat perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi yang didukung negara. Di sisi lain, kita melihat masyarakat adat memiliki kearifan dalam menjaga hutan," ujarnya.

Ketua Sepaham Indonesia Herlambang P Wiratraman mengatakan, kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo memang telah memberi kontribusi dan dukungan terhadap upaya pengakuan hukum atas lahan, khususnya hutan adat. Penetapan delapan hutan adat dan satu hutan adat yang dicadangkan diapresiasi sebagai langkah maju dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012.

"Namun, kita saksikan, masyarakat masih terus mendapat perlakuan intimidasi, kriminalisasi, bahkan kekerasan," katanya.

Kasus terbaru represi terhadap masyarakat, menurut Herlambang, di antaranya pemenjaraan petani di Blitar, Jawa Timur, dalam kasus perkebunan; kriminalisasi terhadap para warga penolak pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara, Jawa Tengah; dan penahanan 14 warga masyarakat adat Seko, Sulawesi Selatan, yang menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga air.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Achmad Sodiki mengatakan, saat ini ada kecenderungan pembangkangan hukum oleh kepala daerah. (AIK)

Sumber: Kompas | 4 Maret 2017

Berikan komentar.