TRP
KEK Arun Dikelola oleh Konsorsium
28 Februari 2017 \\ \\ 142

BANDA ACEH — Konsorsium empat perusahaan, yakni PT Pelindo 1, PT Pertamina, PT Pupuk Iskandar Muda, dan Perusahaan Daerah Pemerintah Aceh akan mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, Aceh. Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 17 Februari 2017. Sinergisitas BUMN dan perusahaan daerah diharapkan membuat Kawasan Ekonomi Khusus Arun lebih cepat berkembang.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Senin (27/2), di Banda Aceh, mengatakan, setelah Peraturan Pemerintah (PP) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun turun, pihaknya akan segera menyusun langkah selanjutnya. "KEK Arun sangat strategis untuk dikembangkan sebagai industri internasional," ujar Zaini.

Dalam PP KEK Arun yang terdiri dari tujuh pasal itu disebutkan, penetapan KEK Arun Lhokseumawe sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam UU No 39/2009 disebutkan, KEK berada di satu atau beberapa zona yang meliputi kegiatan ekspor, impor, logistik, energi, wisata, dan pengembangan teknologi.

KEK Arun yang memiliki luas lahan 2.622,48 hektar itu terletak di Kota Lhokseumawe dan sebagian kecil masuk dalam wilayah Aceh Utara. Lahan berada di Kawasan Kilang Arun Lhokseumawe seluas 1.840,8 hektar, di kawasan Dewantara Aceh Utara seluas 582,08 hektar, dan di kawasan Jamuan Aceh Utara seluas 199,6 hektar.

Di kawasan itu, PT Pupuk Iskandar Muda akan mengembangkan industri petrokimia, PT Pelindo mengembangkan kluster industri logistik, ekspor, dan impor, PT Pertamina mengembangkan sektor energi, dan Perusahaan Daerah Pemerintah Aceh (PDPA) mengembangkan sektor agroindustri dengan komoditas unggulan, seperti sawit, kopi, kakao, karet, dan kelapa.

Direktur PT Pelindo 1 Lhokseumawe Prahardi mengatakan, konsorsium akan segera membentuk anak perusahaan sebagai pengelola KEK Arun. Pengelola diusulkan oleh konsorsium dan ditetapkan oleh Pemprov Aceh.

Pengusaha kecil

Di Makassar, Sulawesi Selatan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah terus memperluas akses keuangan bagi para pengusaha kecil dan pengusaha di daerah.

Dengan perluasan akses itu diyakini masalah kesenjangan, baik ketimpangan antara satu daerah dan daerah lain maupun kesenjangan di antara masyarakat, bisa teratasi.

Jusuf Kalla mengatakan hal itu saat memberikan sambutan dalam acara peletakan batu pertama Microfinance Center di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Menurut dia, ketimpangan bukan diatasi dengan menurunkan derajat pengusaha besar, melainkan memperkuat pengusaha kecil baik dari segi kemampuan maupun jumlah.

"Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana pengusaha kecil mendapat akses yang lebih baik dalam keuangan dan kemudian mendidiknya," katanya. (AIN/NTA)

Sumber: Kompas | 28 Februari 2017

Berikan komentar.