TRP
Pabrik Semen Rembang-KLHK Tunggu Kajian Strategis
28 Februari 2017 \\ \\ 116

JAKARTA — Meskipun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menerbitkan izin lingkungan baru bagi pabrik PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sesuai perintah Presiden, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menunggu laporan dari tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kajian tersebut ditargetkan tuntas bulan ini.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, otoritas perizinan ada di pemerintah provinsi. Dari aspek otoritas, pemberian izin dari Gubernur Ganjar Pranowo terkait izin lingkungan baru bagi pabrik semen di Rembang dinilai tidak ada masalah.

"Dari sisi otoritas tidak ada masalah, apalagi Gubernur sudah minta izin ke Presiden bahwa dia mau ambil otoritas itu. Namun, Presiden tetap meminta kajian strategisnya," ujar Siti di Jakarta, Senin (27/2).

Dari hasil sementara kajian KLHS, lanjut Siti, masih ada data yang kurang lengkap. Sementara itu, muncul kerisauan masyarakat setempat terkait dampak proyek pabrik semen tersebut terhadap sumber air bawah tanah.

Ia menambahkan, jika terjadi dinamika di masyarakat, pemerintah dapat melakukan konsultasi dan supervisi. Pihaknya telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan penelitian khusus mengenai sungai bawah tanah di Rembang.

Dihubungi di Jakarta, Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Tbk Agung Wiharto mengatakan, penyusunan perbaikan analisis dampak lingkungan (andal) tidak dilakukan buru-buru. Setelah menerima salinan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang membatalkan izin lingkungan pembangunan pabrik semen, 17 Januari 2017, pihaknya langsung menghentikan kegiatan.

Pada 2 Februari 2017, diadakan persiapan sosialisasi. Ini merespons putusan MA yang menilai sosialisasi kegiatan usaha tidak dilakukan menyeluruh dan substansial karena terbukti terdapat penolakan 2.501 warga yang ditunjukkan dengan tanda tangan.

Sementara terkait penilaian hakim MA atas kegiatan penambangan di atas cekungan air tanah, Agung menyebutkan, pihaknya memiliki sistem terintegrasi untuk mempertahankan akuifer (lapisan bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air). "Hakim tidak melihat itu. Padahal, kami punya konsep block mining system dan zero run off yang mempertahankan itu," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Agung, pihaknya menyempurnakan sistem itu dengan cara mengecilkan area usaha dari 520 hektar menjadi 293 hektar. Luas penambangan diperkecil menjadi 174 hektar. "Sisanya jadi buffer zone atau green zone," ujarnya.

Lebih lanjut, Agung mengatakan, hakim MA tak melihat solusi menyeluruh atas kebutuhan warga, terutama soal air. Perusahaannya telah membangun embung dan pemipaan di desa.

Secara terpisah, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Khalisah Khalid mendesak agar Presiden memanggil Gubernur Ganjar Pranowo terkait penerbitan izin lingkungan baru. "Desak Gubernur patuhi hukum dengan menjalankan putusan MA dan berhenti melakukan berbagai manuver dan siasat-siasat," ucapnya.

Kemarin, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melaporkan Gubernur Ganjar Pranowo ke Kementerian Dalam Negeri karena menerbitkan izin lingkungan untuk penambangan kawasan karst di Pegunungan Kendeng, Rembang. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berjanji mengkaji laporan YLBHI itu.

"Yang penting bagi Kemendagri, apabila Gubernur mengeluarkan keputusan, pasti sudah dikaji dengan baik seluruh aspeknya," katanya. (lkt/ich/mhd)

Sumber: Kompas | 28 Februari 2017

Berikan komentar.