TRP
Reforma Agraria dan Akses Modal Jadi Fokus
27 Februari 2017 \\ \\ 121

AMBON — Pemerintah mengakui ketimpangan di Indonesia masih tinggi. Pemerintah fokus mengatasi masalah itu, yang diawali dengan reforma agraria dan redistribusi aset, mempermudah akses permodalan bagi masyarakat, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperkuat pendidikan kejuruan.

Contoh riil ketimpangan di negeri ini adalah harga barang di Papua yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga barang serupa di Jawa. Harga bahan bakar minyak di Papua. yang bertahun-tahun jauh lebih tinggi daripada di Jawa, sejak Oktober 2016 sama dengan harga di Jawa. Namun, harga semen masih sangat mencolok perbedaannya, yakni Rp 70.000 per zak di Jawa dan Rp 2,5 juta per zak di sejumlah tempat di Papua.

”Yang (semen) ini saya belum berhasil. Harganya belum turun,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka Tanwir Muhammadiyah di Gedung Islamic Center, Ambon, Maluku, Jumat (24/2). Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir serta sejumlah pemimpin lembaga tinggi negara dan menteri Kabinet Kerja hadir dalam acara tersebut.

Untuk reforma agraria dan redistribusi aset, pemerintah mendorong masyarakat agar menjadi pemilik lahan. Saat ini, ada orang yang menguasai 700.000 hektar lahan, bahkan 3 juta hektar lahan, padahal banyak warga yang tidak memiliki lahan.

Badan Pertanahan Nasional diberi tugas oleh Presiden Jokowi untuk menerbitkan sertifikat bagi warga pemilik tanah. Tahun ini ditargetkan 5.000 sertifikat, tahun depan 7.000 sertifikat, dan dua tahun mendatang 9.000 sertifikat.

Untuk akses permodalan, pemerintah akan menekan bunga kredit usaha rakyat (KUR), dari 9 persen menjadi 7 persen.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga berharap suku bunga KUR bisa turun lagi menjadi 7 persen. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan pemerataan kesejahteraan bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia.

Terkait peningkatan sumber daya manusia, menurut Presiden, sekolah kejuruan didorong dengan empat fokus, yakni pariwisata, pertanian, kelautan, dan ekonomi kreatif. Muhammadiyah diminta terus membantu pemerintah melalui sektor pendidikan dengan menghasilkan lulusan sekolah menengah kejuruan yang berkualitas.

Pada kesempatan tersebut, Haedar Nashir berharap birokrasi dapat menerjemahkan keinginan Presiden. ”Jangan sampai Presiden punya perhatian terhadap tegaknya kedaulatan dan keadilan sosial, sementara birokrasi tidak mendukung,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, A Tony Prasetiantono menyatakan, kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengatasi ketimpangan sudah benar, yakni melalui pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Demikian pula dengan perbaikan iklim investasi untuk menarik investasi asing dan domestik. Kedua hal itu bisa memperbaiki daya serap tenaga kerja yang berujung pada penurunan ketimpangan.

Laporan Ketimpangan Indonesia yang diterbitkan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Oxfam menyebutkan, penyebab ketimpangan di Indonesia sangat kompleks dan berlapis.

Sementara itu, Riwanto Tirtosudarmo, ahli demografi sosial Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menyebutkan, kebijakan pembangunan yang memprioritaskan korporasi besar di sektor industri ekstraktif telah menciptakan kantong-kantong kemiskinan baru. (FRN/IVV/LAS/AIK/NDY)

Sumber: Kompas | 25 Februari 2017

Berikan komentar.