TRP
Kajian Reklamasi Akan Dipublikasi
24 Februari 2017 \\ \\ 131

JAKARTA — Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan, pihaknya akan memublikasikan hasil studi dan kajian reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa (Bali) pada Maret nanti. Tujuannya agar masyarakat memahami reklamasi di tengah penurunan daya dukung lingkungan.

"Kajian reklamasi sudah selesai dan secara teknis harus dilakukan. Kita enggak boleh terus buruk sangka. Kita buka saja studinya. Lha, kalau kita enggak percaya orang pintar, lalu percaya sama siapa?" ujar Luhut, di sela-sela acara World Ocean Summit 2017 di Nusa Dua, Bali, Rabu (23/2).

Studi reklamasi di Teluk Jakarta, lanjut Luhut, sudah lama dilakukan Port of Rotterdam, Belanda. Bahkan, kajiannya sudah dilakukan sejak zaman pemerintahan Soeharto.

Dari hasil kajian, muka tanah di Jakarta turun lebih dari 7,5 sentimeter (cm) hingga 17 cm per tahun. Solusi yang diperlukan adalah membangun dinding laut raksasa (giant sea wall) agar tidak terus terjadi genangan di utara Jakarta. Dam besar tersebut dinilai bisa menjadi cadangan air yang menyuplai 30 persen kebutuhan air Jakarta.

Sementara studi untuk reklamasi Teluk Benoa dilakukan oleh Bank Dunia dan Universitas Udayana. Studi itu meliputi Tanjung Benoa, jalan lingkar Bali, dan terminal kapal pesiar di Tanjung Benoa.

Kajian juga merangkum daya tarik destinasi wisata di Bali yang akan terus dikembangkan. Tanpa kajian yang komprehensif, perekonomian Bali yang mengandalkan pariwisata dinilai bisa mengalami stagnasi. Salah satu masalah yang mengemuka di Bali adalah sampah laut.

Sosialisasi

Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, terus mempersoalkan sosialisasi kelanjutan reklamasi di Teluk Jakarta karena tak pernah diundang. Padahal, dua pulau reklamasi, Pulau G dan F, berhadapan langsung dengan permukiman mereka.

"Kami tidak pernah tahu tentang sosialisasi karena tidak pernah diundang," ucap salah satu nelayan Muara Angke, Yogani (63), sebelum mengikuti proses sidang gugatan terhadap Gubernur DKI Jakarta terkait kebijakan pemberian izin reklamasi, Kamis (23/2), di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Aliansi Masyarakat Sipil Tolak Reklamasi menyampaikan surat terbuka kepada Kepolisian Negara RI, Rabu, terkait penolakan terhadap dugaan kriminalisasi dua aktivis ForBali, yaitu I Gusti Putu Dharmawijaya dan I Made Jonantara. Mereka dijadikan tersangka sejak September oleh Polda Bali atas dugaan penghinaan bendera Merah Putih.

Koordinator Hukum ForBali, I Made Ariel Suardana, mengatakan, dua aktivis itu dikriminalisasi dengan tuduhan menurunkan bendera Merah Putih saat unjuk rasa menentang reklamasi di Gedung DPRD Bali, 25 Agustus 2016. (SAN/JOG/LKT)

Sumber: Kompas | 24 Februari 2017

Berikan komentar.