TRP
Tol dan Pelabuhan Dominasi KPBU
21 Februari 2017 \\ \\ 185

JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional meluncurkan Buku Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU 2017. Dari 22 proyek yang ditawarkan kepada investor, proyek pembangunan jalan tol dan pelabuhan mendominasi dengan jumlah masing-masing lima proyek.

Peluncuran dilakukan Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, Minggu (19/2). Dalam kesempatan itu, Bambang sekaligus menggaungkan skema Pembiayaan Infrastruktur Nonanggaran Pemerintah (PINA), yang diharapkan melengkapi skema KPBU yang sudah ada.

"Dalam KPBU, pemerintah memberikan dukungan berupa penjaminan dan dana dukungan tunai infrastruktur agar swasta atau badan usaha milik negara bisa masuk. Sementara untuk PINA, pemerintah sebatas memfasilitasi investor dan pengelola dana jangka panjang agar investor bisa masuk," kata Bambang.

Buku KPBU 2017 menawarkan 22 proyek. Satu proyek sudah siap ditawarkan dengan investasi senilai Rp 1,09 triliun dan 21 proyek lainnya dalam proses penyiapan dengan investasi senilai Rp 112,23 triliun.

Pembangunan jalan tol yang ditawarkan antara lain proyek pembangunan jalan tol meliputi Sukabumi-Ciranjang, Jakarta-Cikampek II, akses Tol Tanjung Priok, Yogyakarta-Solo, dan Yogyakarta-Bawen.

Adapun proyek pembangunan pelabuhan meliputi Pelabuhan Kabil (Batam); Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung (Sumatera Utara); Pelabuhan Internasional Bitung (Sulawesi Utara); Pelabuhan Baru Makassar (Sulawesi Selatan); dan Pelabuhan Patimban (Jawa Barat).

Dominasi pembangunan jalan tol dalam skema KBPU atau yang sebelumnya disebut Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS) bukan hal baru. Tercatat hingga Desember 2016, proyek KPBU terbanyak adalah berupa pembangunan jalan tol. Dari 17 proyek KPBU yang sudah lelang sampai dengan Desember 2016, 11 proyek, di antaranya pembangunan jalan tol.

Kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur pada 2015- 2019 sekitar Rp 5.000 triliun. Anggaran pemerintah pusat dan daerah ditaksir hanya mampu menutupi 40 persen dari total kebutuhan tersebut. Sebesar 60 persen sisanya atau Rp 2,877 triliun diharapkan dari swasta dan BUMN.

Staf Ahli Bidang Infrastruktur Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Hari Purwanto, dalam dialog tentang KPBU dan PINA pekan lalu, berharap pembangunan fasilitas pendidikan juga dilakukan dengan skema KPBU. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU mengatur fasilitas pendidikan dibangun dengan skema KPBU. (LAS)

Sumber: Kompas | 20 Februari 2017

Berikan komentar.