TRP
Proyek Bandara BIJB dan Kekhawatiran Warga
21 Februari 2017 \\ \\ 201

Jika lahan kami dijual, dari mana kami hidup? Hampir semua warga di sini adalah petani" ujar Tarkam (33), warga Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kekhawatiran muncul saat tanah di Sukamulya terkena pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat yang dinilai akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Lahan milik Tarkam memang tidak seberapa, hanya 100 bata atau 1.400 meter persegi. Namun, dari tanah itulah ia dan keluarganya dapat terus hidup. Dari tanahnya juga, lahan garapan 150 bata yang disewanya, palawija seperti cabai merah dan cabai hijau tumbuh. Sekali panen, ia bisa memperoleh hingga Rp 30 juta.

"Anak saya bisa sekolah sampai sekolah menengah atas. Kami sudah sejahtera di desa," ucap laki-laki tamatan sekolah dasar ini saat ditemui di Sukamulya, Jumat (18/11/2016).

Sukamulya berjarak 35 kilometer dari pusat kota Majalengka. Meskipun jalan di desa itu telah rusak bertahun-tahun, tanah Sukamulya dikenal subur. Dalam setahun, ada tiga musim tanam, padi dua kali dan selebihnya palawija. Produksi padi rata-rata 7 ton per hektar. Desa ini juga menjadi salah satu sentra cabai merah di Majalengka, dengan produksi rata-rata 8,7 ton per hektar.

Bahkan, saat musim kemarau pun warga masih menanam. Padahal, sawah di desa itu sawah tadah hujan. "Warga rata-rata menggunakan sumur pantek," kata Ahdiana Algani (63), warga Sukamulya.

Menurut Ahdiana, jika keadaan normal, dalam sehari setidaknya lima truk mengangkut hasil bumi Sukamulya, seperti cabai, timun, dan semangka keluar dari desa untuk diperdagangkan. Sejumlah truk juga terparkir di beberapa rumah permanen warga.

Tidak hanya itu, menurut Herry Kalangi (68), tokoh masyarakat Sukamulya, warga Cirebon hingga Sidoarjo di Jawa Timur juga sampai ke desanya mencari nafkah. Upah kerja setengah hari untuk buruh tani pria di desa itu Rp 80.000 (di luar uang rokok) dan Rp 130.000 untuk buruh bangunan.

Namun, kisah tanah subur yang menghidupi warga Sukamulya kini di ujung tanduk. Lahan sekitar 740 hektar di desa itu menjadi bagian dari lokasi pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) seluas 1.800 hektar. Tidak hanya itu, kawasan perdagangan, bisnis, dan jasa atau aerocity seluas 3.480 hektar juga dibangun di sekitar bandara.

Desa Bantarjati, Sukakerta, Kertajati, dan Desa Kertasari juga terdampak proyek bandara. Dari 1.800 hektar, seluas 957 hektar lahan bandara dari sejumlah desa telah dibebaskan. Saat ini lahan Sukamulya yang berpenduduk sekitar 1.500 keluarga menjadi sasaran penggusuran.

Kesepakatan

Terkait dengan itu, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sukamulya Dedi Hidayat menyatakan, sejak 2010, warga desa telah membuat kesepakatan untuk tidak menjual lahan jika tiga tuntutan warga tak terpenuhi. Tiga tuntutan itu adalah jaminan hidup lebih baik, relokasi, dan eksistensi Sukamulya tetap ada.

Oleh karena itu, meskipun 382 bidang tanah yang diukur Kamis dan Jumat (18/11/2016) merupakan milik warga yang sepakat lahannya dibebaskan, sebagian besar warga menolak pengukuran. Apalagi, menurut Dedi, sebelumnya warga tidak pernah diajak berdialog.

Bentrok antara warga dan aparat polisi serta TNI pecah, mengakibatkan sejumlah korban terluka. Posko warga yang menolak pengukuran dan telah berdiri lebih dari tiga bulan juga dibakar.

Saat itu suasana di Sukamulya tak lagi sejuk. Sebanyak 1.478 keluarga bertahan di tanahnya, sedangkan sisanya sepakat lahan diukur dengan pengawalan polisi. Potensi konflik horizontal antarwarga terasa. Warga yang tidak setuju berkumpul di balai desa, sedangkan yang sepakat berada di rumah.

"Meskipun warga yang menolak pengukuran lebih banyak, selama ini tidak pernah terjadi konflik antarwarga," lanjut Dedi. Ia mengatakan, warga tidak menolak pembangunan bandara, tetapi mereka butuh kepastian atas jaminan hidup ke depan.

Apalagi, berkaca pada warga yang telah melepaskan lahannya, kondisinya kini terpinggirkan. Di Sukamulya, menurut Dedi, lebih dari 30 hektar telah dibebaskan. "Mereka ada yang dibayar cuma Rp 700.000 per bata. Mereka menyesal," ujarnya. Lahan warga hanya dihargai Rp 50.000 per meter persegi.

Mimin (45), warga Blok Cinta Karya, Desa Kertajati, mengaku hanya mendapatkan lahan 20,5 bata atau 287 meter persegi dari hasil menjual tanahnya seluas 45 bata atau 630 meter persegi (Kompas, 30/1/2015).

Sejumlah bangunan kosong yang berdinding tripleks dan beralaskan tanah, beberapa tahun terakhir juga berdiri di desa. Warga menyebutnya "rumah hantu". Bangunan itu disinyalir permainan pihak tidak bertanggung jawab untuk mengambil untung dari pembebasan lahan.

Untuk itu, Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar Wahyu Widianto mendesak Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meninjau ulang tahapan pembangunan BIJB. Selama ini warga yang memiliki lahan belum dilibatkan dalam pembangunan bandara.

Namun, Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Taufik mengatakan, pihaknya telah beberapa kali menyosialisasikan rencana pembangunan bandara. "Sejak 2009, kami menjalankan tahapan sesuai prosedur. Kami akan ganti untung lahan warga, bukan ganti rugi," ujarnya.

Terlambat

Apalagi, pada saat yang sama, dari catatan PT BIJB, pembangunan bandara mengalami deviasi atau keterlambatan 7 persen. Padahal, pembangunan bandara yang akan setara dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu ditargetkan selesai akhir 2017.

Hingga pertengahan November 2016, pembangunan sisi darat baru sekitar 25 persen. Landasan pacu yang ditargetkan 3,5 kilometer juga baru mencapai 2,5 kilometer. Landasan tersebut nantinya dapat menampung pesawat berukuran besar seperti pesawat Airbus A380.

Manajer Umum dan Humas Unit Manajemen Proyek PT BIJB Wasfan Widodo mengatakan, kawasan aerocity yang akan mengatur integrasi bisnis, perdagangan, dan jasa di sekitar bandara adalah yang pertama di Indonesia. "Ini akan memacu pertumbuhan ekonomi di Majalengka serta daerah lain, seperti Cirebon, Indramayu, dan Kuningan," ujarnya.

Kehadiran infrastruktur, seperti BIJB, berdasarkan kajian Forum Ekonomi Jabar (FEJ), dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 6 persen per tahun pada tahap awal, yakni 2018, di kabupaten dan kota di wilayah itu. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi dapat menyentuh 9 persen. Indikatornya antara lain munculnya kawasan industri terpadu yang berjejaring internasional.

Anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Maman Imanul Haq, yang telah berunding dengan warga Sukamulya, meminta kepada pemerintah pusat, Pemprov Jabar, dan Pemerintah Kabupaten Majalengka agar mengedepankan dialog dan transparan dalam pembangunan BIJB. "Bandara ini bukan proyek meraup keuntungan dan merugikan masyarakat. Jangan lagi ada oknum birokrasi yang jadi makelar tanah. Ini pola lama yang harus dihentikan," ujar Maman yang berasal dari Majalengka.

Jangan lagi rakyat menderita gara-gara pembangunan. Jangan sampai kelak ketika BIJB yang sisi daratnya menghabiskan dana Rp 2,116 triliun telah selesai dibangun, warga Sukamulya dan desa lain yang terdampak hanya menjadi penonton dan susah payah mencari makan. (Abdullah Fikri Ashri)

Sumber: Kompas | 20 Februari 2017

Berikan komentar.