TRP
Dorong Kebijakan Satu Sertifikasi Profesi
06 Februari 2017 \\ \\ 148

JAKARTA — Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berlaku sejak awal tahun lalu terbuka bagi jasa profesi, termasuk yang bergerak di bidang informasi geospasial. Untuk membendung serbuan tenaga asing di Indonesia, perlu ada kebijakan satu sertifikat bidang informasi geospasial.

Terkait hal itu, koordinasi antarlembaga yang memiliki kewenangan sama dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi personal atau profesi perlu ditingkatkan. Pernyataan itu dikatakan Mohammad Singgih, Wakil Ketua Kelompok Kerja Penilaian Kesesuaian Bidang Informasi Geospasial (KKPK-IG) dan Badan Informasi Geospasial (BIG), Jumat (3/2), di Jakarta.

Menurut Singgih yang juga Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, lapangan kerja bidang survei pemetaan dan informasi geospasial di Indonesia terbuka luas. Apalagi pembangunan infrastruktur gencar dilakukan. Itu mengundang banyak penyurvei dari Filipina, Singapura, dan Malaysia masuk ke Indonesia.

Suprajaka, Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial BIG menjelaskan, itu diantisipasi BIG dengan menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) produk IG. Selain itu, penyediaan tenaga kerja terampil dan ahli serta industri IG Indonesia disiapkan agar tak kalah bersaing dengan negara lain. "Percepatan penyediaan tenaga kerja bidang IG lewat kerja sama dengan perguruan tinggi," katanya.

Kelompok kerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial, Kelompok Kerja Penilaian Kesesuaian bidang IG dibentuk. Kelompok kerja itu terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan asosiasi. Pokja itu mengeluarkan rekomendasi hasil akreditasi kepada kepala BIG, membuat spesifikasi penyedia jasa, profesi, lembaga pelatihan, dan produk IG, serta menyusun tata cara sertifikasi.

Melihat peran penting pokja itu, BIG mengusulkan kepada pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar meningkatkan statusnya menjadi Lembaga Pengembangan Jasa IG. Itu diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja.

Lembaga itu diharapkan menjadi koordinator lembaga terkait. Kini sejumlah lembaga berwenang menerbitkan sertifikat profesi IG, antara lain Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (YUN)

Sumber: Kompas | 4 Februari 2017

Berikan komentar.