TRP
Proyek Infrastruktur di Jabar Terhambat Pembebasan Lahan
30 Januari 2017 \\ \\ 191

Pemerintah Dituntut Mencari Jalan Keluar

BANDUNG — Pemerintah dituntut terus mencari jalan keluar di tengah peliknya pembebasan lahan, cuaca buruk, hingga minimnya investor di sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Jalan keluar harus ditemukan jika tidak ingin target pembangunan meleset dari rencana.

Kondisi itu terangkum dalam penelusuranke tiga lokasi proyek pembangunan infrastruktur di Jabar pada 23-28 Januari 2017. Tiga proyek itu adalah Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kabupaten Majalengka, Jalan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) di Kabupaten Bandung, dan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Kabupaten Sumedang.

Pembebasan lahan masih jadi masalah terberat di proyek pembangunan BIJB. Bandara ini direncanakan dibangun di atas lahan seluas 1.800 hektar.

Salah satu yang masih bertahan adalah warga Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati. Dari total lahan desa 740 hektar, 346 hektar di antaranya masuk rencana pembangunan bandara. Namun, saat ini proses pembebasan lahan di desa itu baru 15 persen.

Koordinator Front Perjuangan Rakyat Sukamulya Bambang Nurdiansyah mengatakan, proses pembebasan lahan kurang melibatkan warga.

"Harga tanah bervariasi Rp 700.000-Rp 1,3 juta per 14 meter persegi. Padahal, harga tanah ada yang mencapai Rp 7 juta per 14 meter persegi," katanya.

Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jabar Deny Juanda mengatakan, pihaknya masih mencari solusi terkait pembebasan lahan itu. Pertemuan warga Sukamulya, Pemprov Jabar, dan PT BIJB pada awal Januari 2017 menyepakati pembentukan tim kerja pengadaan tanah yang melibatkan masyarakat. Tim bakal membahas nilai tanah dan bangunan serta kepastian relokasi warga.

Sulit tercapai

Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Fikri Arif mengakui, pembangunan landasan pacu sepanjang 3 kilometer dan apron untuk 22 pesawat sulit tercapai. "Namun, untuk landasan pacu 2,5 kilometer dan apron untuk 12 pesawat bisa tercapai Maret atau April 2018," ujarnya.

Menurut Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra, hingga Akhir Desember tahun lalu baru mencapai 27,3 persen, tetapi dia tetap optimistis target penyelesaian pembangunan sisi darat untuk tahap pertama dapat tercapai tahun ini. "Dari target kebutuhan 1.800 hektar untuk bandara, 957 hektar lahan telah dibebaskan," katanya.

Pernah mengalami hal serupa, beban Pemprov Jabar dan badan usaha jalan tol untuk pembangunan Tol Soroja kini lebih ringan. Sempat didera molornya target penyelesaian, dari September 2016 menjadi April 2017, pembangunan jalan tol sepanjang 10,57 kilometer itu kini menyisakan 37 persen.

Menurut Bagus Medi Suarso, Direktur Utama PT Citra Marga Lintas Jabar, badan usaha jalan tol di Tol Soroja, masalah pembebasan lahan bisa dituntaskan. Pihaknya berinisiatif menalangi dana pembayaran pembebasan 29 bidang lahan masyarakat senilai Rp 14 miliar.

"Kini giliran hujan jadi kendala utama. Pembangunan tidak bisa dipaksakan karena rentan memengaruhi konstruksi. Masih ada 1,3 kilometer jalan dan satu dari empat jembatan yang belum rampung," katanya.

Pemerintah juga tengah melakukan terobosan menyelesaikan masalah pembebasan lahan di untuk Tol Cisumdawu. "Masalah pembebasan lahan awalnya disebabkan minimnya investor menanamkan modal," kata Kepala Satuan Kerja Tol Cisumdawu Wida Nurfaida.

Dia mencontohkan, pembangunan di seksi satu dan seksi dua yang berbukit dan rawan longsor sulit menarik investor. Data Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat, kebutuhan dana pembebasan lahan tol Cisumdawu Rp 1,03 triliun.

Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa menyebutkan, pembebasan lahan Tol Cisumdawu hingga akhir Desember mencapai 410,49 hektar dari 1.141,05 hektar lahan yang diperlukan. (IKI/NAD/SEM/BKY/TAM/CHE)

Sumber: Kompas | 30 Januari 2017

Berikan komentar.