TRP
23 Situ Jabodetabek Hilang
25 Januari 2017 \\ \\ 1

Situ Berpotensi Datangkan Pendapatan, tapi Selama Ini Tak Terkelola

JAKARTA — Sebanyak 23 situ dari 188 situ di Jabodetabek tercatat hilang dan beralih fungsi. Akibatnya, luas situ kini hanya tersisa 79 persen. Laju hilangnya situ tidak diiringi dengan cepatnya penanganan atau revitalisasi karena terbatasnya wewenang yang selama ini terjadi.

Luasan 188 situ mencapai 2.213 hektar. Kini hanya tersisa 165 situ dengan luas total 1.756 hektar. Pemerintah daerah tidak dapat mengelola atau merawat situ karena penanganannya selama ini merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi pengelolaan situ di Jabodetabek di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Selasa (24/1).

Kepala Subdirektorat Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kemendagri Ucok Damenta mengatakan, persoalan sebagian besar situ antara lain ketidakjelasan batas lahan dan kepemilikannya, banyaknya situ yang beralih fungsi, belum ada aturan untuk pengelolaan situ, hingga pencemaran dan pemanfaatan situ tanpa izin.

Kepala Bagian Program dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Yayat Supriyatna mengatakan, di Kabupaten Bogor terdapat 95 situ atau paling besar di Jabodetabek. Namun, Pemkab Bogor selama ini tidak dapat merawat atau mengelola dengan maksimal situ-situ itu.

"Sebenarnya situ-situ ini dapat menghasilkan pendapatan asli daerah yang besar jika dapat dikelola secara mandiri. Namun, kami selama ini hanya dapat mengawasi tanpa bisa mengelola. Sementara situ dari tahun ke tahun terus berubah dan kami sulit mengendalikannya," katanya.

Yayat mengatakan, beberapa perusahaan swasta berniat mengelola situ, tetapi tidak terfasilitasi. Akibatnya, situ yang ada tetap terbengkalai sekalipun memiliki potensi besar jika direvitalisasi.

Kepala Bappeda Kota Depok Hardiono mengatakan, meski terbatas, Pemerintah Kota Depok tetap melakukan upaya revitalisasi situ. Dari 23 situ di Depok, 5 situ di antaranya telah beralih fungsi. Pemkot Depok selama ini menganggarkan dana Rp 3 miliar per tahun untuk dua situ.

"Kami juga berkoordinasi dengan pusat untuk mendapatkan sumber-sumber dana tambahan. Selain itu, ada pihak swasta yang juga tertarik melakukan revitalisasi. Sayangnya, semua upaya ini belum maksimal karena kewenangan kami masih sangat terbatas," ujar Hardiono.

Di Kota Bekasi, kesulitan yang sama juga terjadi. Kepala Bappeda Kota Bekasi Koswara mengatakan, Situ Rawa Lumbu di lahan seluas 2,5 hektar tidak terurus, bahkan menjadi tempat pembuangan sampah. "Situ-situ yang terabaikan ini harus cepat dibenahi karena pertumbuhan kota sangat pesat," ujarnya.

Sekretaris Tim Kerja Antarkementerian Impelementasi Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air Victor Sidabutar mengatakan, persoalan kewenangan pengelolaan situ yang terbatas pada pemerintah pusat selama ini menyebabkan upaya revitalisasi situ tak maksimal. Karena itu, saat ini tengah disusun rancangan peraturan menteri tentang pengelolaan itu.

"Harapan kami, siapa yang berwenang mengelola situ bisa diatur dengan jelas. Saat ini, daerah diharapkan dapat mendata ulang keberadaan situ di wilayahnya sebagai dasar untuk mengusulkan rencana revitalisasi, pemanfaatan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat difasilitasi Kemendagri," ujarnya. (UTI)

Sumber: Kompas | 25 Januari 2017

Berikan komentar.