TRP
Penataan Kawasan-Bandung Utara Sulit Dikendalikan
19 Januari 2017 \\ \\ 212

BANDUNG — Perkembangan kawasan Bandung Utara seluas 38.500 hektar yang berfungsi sebagai penyangga Cekungan Bandung, Jawa Barat, sulit dikendalikan. Selain pengawasan terhadap pembangunan di kawasan itu lemah, sebagian besar wilayah berketinggian di atas 750 meter di atas permukaan laut itu juga dikuasai investor.

Hal itu terungkap dalam dialog bertema "Masa Depan Kawasan Bandung Utara" yang digelar Badan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Rabu (18/1). Pembicara antara lain Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Jawa Barat Anang Sudarna; Kepala Bidang Fisik Bappeda Jabar Slamet Mulyanto, Deputi Wahana Lingkungan Hidup Jabar N Rena; dan sejumlah tokoh, seperti musisi Acil Bimbo, Memet Hamdan, serta sejumlah warga kawasan Bandung Utara (KBU). KBU meliputi wilayah Kota Bandung dan Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan sebagian kecil Kabupaten Sumedang.

Aceng Setiadarmawan, warga Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, menjelaskan, di KBU terdapat 21 kecamatan dan 107 desa yang memiliki persoalan seragam. Di Mekarsaluyu, misalnya, hampir dua pertiga wilayah atau 344 hektar dikuasai investor. Di sana sudah dan sedang dibangun perumahan, hotel, lapangan golf, dan bangunan lainnya.

"Hampir semua desa menghadapi persoalan serupa. Warga kami sudah tersingkir, ada yang ke desa tetangga atau ke daerah lain," ujar Aceng, yang sempat dikriminalisasi karena tak mau pindah dari kampungnya. Dalam proses pembangunannya, tak ada pengawasan sama sekali. Semua pohon ditebang dan diratakan tanahnya sehingga tangkapan air dan mata air hilang.

Menurut data Walhi Jabar, kawasan itu sudah dikuasai 350 izin pembangunan perumahan, hotel, restoran, dan lain-lain yang dikeluarkan pemerintah kota/kabupaten. Padahal, Gubernur Jabar belum mengeluarkan rekomendasi terutama perizinan untuk proyek besar.

"Anehnya, ada yang izin bangunannya sudah ada, tapi amdalnya belum dibuat," ujar Rena. Malah di beberapa lokasi ada pemberian diskresi dari pemerintah setempat kepada pengusaha untuk melanjutkan pembangunan di KBU. Prosesnya tidak diawasi sehingga ketentuan tentang rasio bangunan dan lahan tidak mengikuti kaidah konservasi.

Tokoh Jabar, Memet Hamdan, sering menyaksikan, baru ada rekomendasi dari Pemprov Jabar, investor malah sudah membangun di KBU. Padahal, rekomendasi itu hanya petunjuk kepada pemda setempat agar menentukan persyaratan tertentu jika sebuah kawasan akan dibangun. "Selama ini, lahan-lahan dan perizinan di KBU merupakan ruang seksi bagi tumbuhnya korupsi dalam birokrasi. Situasi ini makin parah karena didukung kondisi politik saat ini," ujar mantan Kepala Dinas Pariwisata Jabar ini.

Sementara Anang Sudarna mengibaratkan, wilayah KBU sebagai gadis cantik yang mengidap penyakit kanker stadium empat. Alih fungsi lahan dari hutan penangkap air menjadi hutan beton menimbulkan bencana banjir bandang di Kota Bandung saat musim hujan. Di Cekungan Bandung, permukaan air tanah dalam terus turun. (dmu)

Sumber: Kompas | 19 Januari 2017

Berikan komentar.