TRP
Pembenahan Gambut Diharapkan Sentuh Akar Masalah Pelepasan Lahan
13 Januari 2017 \\ \\ 146

Swasta Restorasi Luar Konsesi

KANDANGAN — Pelibatan pihak swasta dalam restorasi rawa gambut, seperti diamanatkan Presiden Joko Widodo, di antaranya mencakup pemulihan gambut di luar lahan konsesinya. Radiusnya hingga 3 kilometer dari batas luar konsesi mereka.

Ajakan melibatkan swasta dan lembaga-lembaga pemerintah itu ditegaskan Presiden dalam rapat kabinet terbatas, 11 Januari 2017. "Ada 400.000 ha (target luas restorasi 2017) yang bukan wilayah tanggung jawab konsesi, tetapi tetap harus bantu. Ada tambahan penugasan yang diberikan," kata Deputi I Badan Restorasi Gambut (BRG) Budi S Wardhana, Kamis (12/1), di Jakarta.

Penugasan dari pemerintah itu meliputi perintah Presiden agar pemilik konsesi menyusun rencana restorasi di dalam dan luar batas konsesi. Saat ini, BRG meminta pemilik konsesi, 25 di antaranya di Riau, Sumsel, Kalbar, dan Kalteng, menyelesaikan penetapan lokasi restorasi.

Tiga perusahaan telah menyelesaikan verifikasi peta indikatif area konsesi BRG di lapangan. Tinggal dibuat rencana restorasi dan pekerjaan fisik.

Sejauh pembicaraan dengan beberapa pemilik konsesi, kata Budi, mereka tak keberatan dengan tambahan tugas restorasi. Itu juga bagian dari solusi konflik dengan masyarakat.

Meski restorasi gambut terus dikerjakan, pemerintah diminta juga menyentuh ketelanjuran pemberian konsesi perusahaan yang mencaplok lahan garapan warga. Langkah itu didorong jadi bagian dari kriteria pemulihan gambut untuk mengatasi ketimpangan penguasaan agraria serta pemerataan kesejahteraan.

"Pemulihan gambut hendaknya menyentuh akar sosial penguasaan lahan masyarakat oleh perusahaan," kata Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono.

Sebatas fisik

Tanpa menyentuh lahan-lahan yang telanjur dikuasakan kepada perusahaan, niat pemerintah memulihkan kondisi gambut hanya akan sebatas fisik, tak menuntaskan masalah sosial.

Masyarakat adat dan komunitas lokal yang turun-temurun mengelola gambut, kata Dwi, terbukti bertahan dan menghidupi secara berkelanjutan.

Itu yang dinikmati warga Negara, komunitas masyarakat Banjar yang tinggal dan menggantungkan hidup dari ekosistem rawa gambut. Namun, delapan tahun terakhir, warga tertekan akibat aktivitas perkebunan sawit.

"Lahan kami dikelilingi perkebunan sawit. Air jadi asam," kata Lamsun, Ketua Kelompok Tani Ambahai di Desa Semuda, Kecamatan Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan, Kalsel.

Ia bersama 20 keluarga besar dari 100-an keluarga besar di Desa Semuda yang tersisa dan bertahan mengusahakan lahan dan menolak melepaskan bagi perusahaan sawit. Mereka mengelola 180 ha dari sekitar 2.000 ha lahan pasang-surut ekosistem rawa gambut yang pernah eksis.

Lamsun mengatakan, kebijakan pemerintah menghentikan perluasan kebun sawit ataupun peraturan yang melindungi gambut terlambat dikeluarkan. Perkebunan sawit telanjur menguasai lahan-lahan produktif warga desa yang terkenal penghasil semangka di Kalimantan itu.

Ia berharap Presiden menugaskan jajarannya, termasuk BRG, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kemenhut dan Lingkungan Hidup, meninjau ulang lahan gambut yang dibebani konsesi atau hak guna usaha (HGU). Utamanya, aktivitas HGU yang berdampak atau memakai lahan warga. (ICH)

Sumber: Kompas | 13 Januari 2017

Berikan komentar.