TRP
Kulon Progo-Masalah Hukum Terkait Lahan Kembali Muncul
11 Januari 2017 \\ \\ 102

YOGYAKARTA — Masalah hukum terkait lahan yang akan dipakai untuk pembangunan bandar udara di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, kembali muncul. Masalah terbaru berkait dengan pengajuan keberatan ke pengadilan oleh dua orang yang mengaku pemegang hak pengelolaan lahan milik Kadipaten Pakualaman seluas 50 hektar.

Pimpinan Proyek Persiapan Bandara Baru Kulon Progo PT Angkasa Pura (AP) I Sujiastono mengatakan, pihaknya sudah mengetahui adanya pengajuan keberatan tersebut. "Ya, kami sudah mendengar soal itu," ujarnya, Selasa (10/1), di Yogyakarta.

Berdasarkan informasi di situs web resmi Pengadilan Negeri (PN) Wates, Kulon Progo, upaya hukum itu diajukan oleh dua orang yang mengklaim memiliki hak pengelolaan lahan milik Kadipaten Pakualaman seluas 50 hektar di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kulon Progo. Lahan itu ikut masuk ke dalam areal pembangunan Bandara Kulon Progo yang harus dibebaskan.

Kedua pemohon itu mengklaim telah berupaya membangun lapangan golf beserta sarana dan prasarananya di atas lahan itu. Saat proses pembebasan lahan keduanya tidak mendapat ganti rugi dari PT AP I selaku pelaksana proyek Bandara Kulon Progo. Oleh karena itu, mereka meminta ganti rugi senilai Rp 69,05 miliar.

Ganti rugi itu untuk pembangunan lapangan golf beserta sarana dan prasarananya Rp 19,05 miliar dan kompensasi penggantian hak pengelolaan lahan Pakualaman Rp 50 miliar.

Permohonan keberatan itu didaftarkan ke PN Wates pada 23 Desember 2016. Sidang perdana kasus ini dijadwalkan digelar pada 18 Januari 2017. Pihak yang menjadi termohon dalam perkara adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY dan PT AP I.

Menanggapi itu, Sujiastono menjelaskan, berdasarkan penilaian tim penilai independen pengadaan lahan Bandara Kulon Progo, kedua pemohon memang tak berhak menerima ganti rugi. Saat dicek lapangan golf itu tidak ada. "Setahu saya, lapangannya tidak ada. Kalau minta ganti rugi, merugikan negara," ujarnya

Tidak dilanjutkan

Kepala Desa Glagah Agus Parmono mengatakan, beberapa tahun lalu, memang sempat ada upaya pembangunan lapangan golf di atas lahan Pakualaman di desanya. Namun, proyek itu terhenti dan tidak dilanjutkan hingga sekarang. "Setahu saya, waktu itu ada kesulitan menanam rumput untuk lapangan golf di lahan tersebut sehingga proyek itu tidak dilanjutkan," ujarnya.

Agus menambahkan, sesudah pembangunan lapangan golf terhenti, lahan untuk proyek itu terbengkalai sehingga masyarakat sekitar menggarap lahan tersebut untuk bercocok tanam.

Kerabat Kadipaten Pakualaman, Kanjeng Pangeran Haryo Kusumoparastho, mengatakan, Pakualaman memang pernah menerbitkan izin pemakaian lahan miliknya untuk pembangunan lapangan golf di Desa Glagah. Namun, proyek itu terhenti di tengah jalan.

Selain perkara tersebut, masih ada perkara hukum lainnya yang juga masih berkait dengan lahan bandara Kulon Progo, yakni sengketa lahan seluas 128 hektar antara Kadipaten Pakualaman dan sejumlah orang yang mengaku sebagai keturunan Paku Buwono X, Raja Keraton Surakarta periode 1893-1939. (HRS)

Sumber: Kompas | 11 Januari 2017

Berikan komentar.