TRP
Reforma Agraria Butuh Gebrakan Politik
10 Januari 2017 \\ \\ 47

JAKARTA — Pandangan umum di eksekutif menempatkan reforma agraria sebagai janji politik presiden terpilih. Padahal, agenda tersebut adalah amanat konstitusi yang melampaui presiden. Untuk mendekonstruksi paradigma lama dan sekaligus menempatkan reforma agraria sebagai payung atas kebijakan lainnya, perlu gebrakan politik.

"Presiden Jokowi sudah menegaskan reforma agraria untuk mengatasi kemiskinan. Ini bagus sebagai komitmen politik. Akan tetapi, faktanya terjadi kesenjangan antara komitmen politik dan kebijakan, baik menyangkut substansi reforma agraria, konsolidasi politik antar-instansi pemerintah, maupun syarat-syarat kunci penyelenggaraan reforma agraria," kata Direktur Eksekutif Sajogyo Institute, Eko Cahyono, di Bogor, Jawa Barat, Senin (9/1).

Sebagai komitmen politik, Eko menilai, ekspresi Presiden Joko Widodo dalam menjalankan reforma agraria selama ini belum cukup. Penegasan dan instruksi dalam rapat kabinet paripurna adalah langkah standar. Padahal, di banyak negara lain, reforma agraria merupakan agenda besar yang menuntut gebrakan politik. Gebrakan politik akan menempatkan reforma agraria sebagai isu nasional sekaligus memberi jalan politik kepada sejumlah pihak untuk memberikan sumbangsih pemikirannya.

Presiden Joko Widodo pada sidang kabinet paripurna, pekan lalu, menegaskan, pemerataan kesejahteraan menjadi prioritas kerja pemerintah dalam dua tahun ke depan. Guna mewujudkannya, Presiden secara eksplisit menyebut kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah.

Kesenjangan

Hal ini bertolak dari fakta bahwa tingkat kesenjangan pengeluaran Indonesia sangat parah, yakni peringkat keempat 4 terburuk di dunia. Rasio gini sebagai ukurannya menunjukkan peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir. Tertinggi pada 2011 sampai dengan 2015, yakni 0,41. Baru pada 2016, rasionya sedikit membaik menjadi 0,397. Ini pun masih tergolong buruk.

Dari aspek penguasaan aset, mengacu data Bank Dunia, 10 persen orang terkaya Indonesia menguasai 77 persen dari total kekayaan di Indonesia. Sementara laporan data perusahaan manajemen investasi global Credit Suisse pada 2014 menunjukkan, 1 persen kelompok terkaya Indonesia menguasai 50,3 persen dari total aset uang dan properti di Indonesia.

Eko menekankan bahwa reforma agraria adalah amanat konstitusi, yakni Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati, menyatakan, reforma agraria adalah wacana yang muncul sejak 1960-an yang sampai sekarang tidak banyak mengalami kemajuan. Sebaliknya, pemusatan penguasaan lahan justru semakin parah dan konversi lahan pertanian terus terjadi.

"Bagaimana mau bicara reforma agraria dalam pengertian redistribusi lahan kalau setiap tahun terjadi pelepasan aset-aset rakyat ke pemodal. Melindungi yang ada saja tidak bisa, apalagi mau redistribusi," kata Enny. (LAS)

Sumber: Kompas | 10 Januari 2017

Berikan komentar.