TRP
Keturunan Paku Buwono X Klaim Pemilik Lahan untuk Bandara
10 Januari 2017 \\ \\ 104

Sengketa Lahan Disidangkan

KULON PROGO — Pengadilan Negeri Wates mulai menyidangkan kasus sengketa lahan milik Kadipaten Pakualaman yang akan dipakai untuk bandar udara di Kulon Progo, Senin (9/1). Sejumlah orang yang mengaku keturunan Paku Buwono X mengklaim sebagai pemilik tanah itu.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim yang diketuai Mateus Sukusno Aji, didampingi hakim anggota Edy Sameaputty dan Yudith Wirawan. Sidang hanya berlangsung beberapa menit karena majelis hakim meminta penggugat dan tergugat melakukan mediasi terlebih dahulu. "Kami persilakan kedua pihak melakukan mediasi dalam waktu 30 hari," kata Mateus.

Penggugat ada delapan orang, yakni Suwarsi, Eko Wijanarko, Endah Prihatini, Hekso Leksmono Purnomowati, Nugroho Budiyanto, Rangga Eko Saputro, Diah Putri Anggraini, dan Ida Ayuningtyas. Mereka mengaku keturunan Paku Buwono X, Raja Keraton Surakarta periode 1893-1939, dari hasil perkawinan dengan Gusti Raden Ayu Moersoedarinah. Moersoedarinah merupakan putri Sultan Hamengku Buwono (HB) VII, Raja Keraton Yogyakarta periode 1877-1920.

Adapun pihak tergugat adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X, pemimpin di Kadipaten Pakualaman sekaligus Wakil Gubernur DIY. Direksi PT Angkasa Pura I, badan usaha milik negara yang menjadi pelaksana proyek bandara Kulon Progo, juga menjadi pihak turut tergugat dalam perkara itu.

Menurut Prihananto, kuasa hukum para penggugat, Moersoedarinah mendapat hadiah pernikahan dari Sultan HB VII berupa tanah seluas sekitar 1.200 hektar di wilayah yang kini berada di Kecamatan Temon. Dari total luas lahan itu, sekitar 128 hektar diklaim sebagai milik Kadipaten Pakualaman dan akan digunakan untuk lahan bandara.

"Sultan HB VII memberi hadiah kepada Moersoedarinah karena putrinya itu menikah dengan seorang raja. Sebagai buktinya, kami memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 674 atas nama Moersoedarinah yang dikeluarkan pada 19 Mei 1916 oleh Kantor Notaris Hendrik Radien di Yogyakarta," kata Prihananto.

Dia menambahkan, para penggugat meminta majelis hakim menyatakan bahwa lahan seluas 128 hektar itu merupakan hak milik keturunan Moersoedarinah. Apabila lahan itu akan dipakai untuk pembangunan bandara, para penggugat meminta ganti rugi atas lahan tersebut diserahkan kepada mereka, bukan ke Kadipaten Pakualaman.

Sebagaimana diberitakan, dari 587,26 hektar lahan yang akan dipakai untuk bandara Kulon Progo, sekitar 160 hektar disebut sebagai milik Kadipaten Pakualaman. Nilai ganti rugi lahan itu sekitar Rp 702 miliar.

Bukti

Penghageng Kawedanan Keprajan Kadipaten Pakualaman, Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Adinegoro mengatakan, sejak Pakualaman berdiri pada 1813, lahan yang menjadi obyek sengketa itu masuk ke wilayah kekuasaan Pakualaman. Karena itu, dia mengklaim lahan itu milik Pakualaman. "Kami punya bukti-bukti untuk menunjukkan gugatan mereka tidak benar, tapi nanti kita lihat saja di pengadilan," ujar Suryo.

Kerabat Keraton Yogyakarta, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo, menilai, klaim para penggugat mengada-ada. Selain karena lahan yang diklaim itu berada di wilayah Pakualaman, Prabukusumo juga meragukan klaim bahwa Sultan HB VII memberi lahan seluas 1.200 hektar kepada Moersoedarinah. "Kalau seorang raja memberi lahan seluas itu kepada salah satu anaknya, pasti anak-anak yang lain akan meminta juga," katanya.

Pemimpin Proyek Persiapan Bandara Baru Kulon Progo PT Angkasa Pura I, Sujiastono, mengatakan, karena tanah Pakualaman yang dipakai bandara Kulon Progo masih dalam proses sengketa, ganti rugi atas lahan itu akan dititipkan ke PN Wates.

Sementara itu, pembangunan terminal penumpang baru di Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah, mulai dikerjakan paling lambat Maret 2017. Terminal baru itu diperkirakan menampung hingga 7 juta penumpang per tahun, dua kali lipat lebih banyak dari terminal lama. Proyek ini ditargetkan selesai Agustus 2018. (hrs/gre)

Sumber: Kompas | 10 Januari 2017

Berikan komentar.