TRP
Tambang Romang Diadukan ke Jakarta
10 Januari 2017 \\ \\ 93

JAKARTA — Organisasi masyarakat sipil Kontras melaporkan aktivitas penambangan emas PT Gemala Borneo Utama di Pulau Romang, Maluku Barat Daya, ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Eksplorasi perusahaan selama 10 tahun itu dinilai tak layak, berada di pulau kecil, dan mengganggu masyarakat desa.

"Sejumlah dampak lingkungan dirasakan, seperti berkurangnya hasil madu hutan, rusaknya tanaman pala dan cengkeh, serta agar-agar (rumput laut) hilang, sejak praktik tambang," kata Haris Azhar, koordinator Kontras, Senin (9/1), di Jakarta.

Laporan investigasi diterima Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan KLHK Rasio Ridho Sani serta Direktur Pengaduan dan Sanksi Administratif Rosa Vivien Ratnawati. Pada pertemuan terbuka bagi media itu, KLHK juga mendapat pengaduan kasus Pulau Romang dari anggota Komisi VII DPR pada Oktober 2016.

KLHK diminta mengecek legalitas dan keaslian dokumen lingkungan PT Gemala Borneo Utama (GBU) yang diterbitkan Pemprov Maluku. Menurut Haris, syarat partisipasi warga terdampak tambang dalam penyusunan dokumen lingkungan tak pernah dilakukan.

Ia juga mempertanyakan adanya dokumen lingkungan Pulau Romang yang menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan seluas 192,2 kilometer persegi. Sesuai UU No 1/2014 tentang Perubahan atas UU No 27/2007 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pulau kecil memiliki luas kurang dari 2.000 km2.

PT GBU, anak perusahaan PT Robust Resources Ltd, menggunakan kawasan hutan dengan mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan tahun 2012. Penelusuran Kontras, eksplorasi tak sesuai IPPKH karena jumlah lokasi bor lebih dari 60 buah dan jarak antarlubang kurang dari 10 meter.

Menanggapi laporan Kontras, Rasio Ridho siap mengirim tim akhir Januari 2017. Selain mengecek lapangan, pihaknya juga akan menelusuri izin PT GBU, termasuk izin lingkungan, izin pinjam pakai kawasan hutan, dan izin eksplorasi.

Country General Manager PT GBU Yusdi Sangadji mempersilakan KLHK mengecek lapangan. "Kami terbuka, kemarin 16 wartawan masuk lokasi dan kami biarkan bebas," ujarnya.

Terkait masa eksplorasi 10 tahun, ia menyebut perusahaan tambang emas di NTT butuh waktu eksplorasi 20 tahun. "Kami sudah sampai inti dan terlokalisasi. Secara teknis dan ekonomis memenuhi," katanya.

Isu pencemaran atau lingkungan, kata Yusdi, syarat kepentingan, salah satunya persaingan bisnis. (ICH)

Sumber: Kompas | 10 Januari 2017

Berikan komentar.