TRP
Rute Baru Tol Laut Rentan Tumpang Tindih
09 Januari 2017 \\ \\ 62

JAKARTA — Penambahan tujuh rute baru untuk tol laut perlu mempertimbangkan penetapan alur laut. Rute baru transportasi itu dikhawatirkan tumpang tindih dengan kawasan konservasi perairan dan lokasi benda berharga muatan kapal tenggelam.

Hal itu dikemukakan Pelaksana Tugas Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nafri Adisyahmeta Yusar, akhir pekan lalu, di Jakarta.

Dari tujuh rute baru itu, tiga rute dikelola swasta. Tiga rute itu bisa dipergunakan sekaligus untuk angkutan kapal dan roro. Rute baru yang akan dikelola swasta adalah Tanjung Priok-Enggano-Mentawai-Nias-Sinabang-Nias-Mentawai-Enggano-Tanjung Priok, Tanjung Perak-Batang Batang-Sangatta-Pulau Sebatik-Tanjung Perak, dan Tanjung Perak-Kisar-Namrole-Kisar-Tanjung Perak.

Sementara empat rute baru lain adalah Makassar-Tidore-Tobelo-Maba-Tobelo-Tidore-Makassar, Makassar-Dobo-Merauke-Dobo-Makassar, Makassar- Wasior-Nabire-Serui-Biak-Serui-Nabire-Wasior-Makassar, dan Tanjung Perak-Namlea- Kaimana-Timika-Kaimana-Fakfak-Namlea-Tanjung Perak.

Perlu diantisipasi

Adisyahmeta mengemukakan, penambahan rute tersebut mendorong perjalanan dari satu tempat ke tempat lain melalui laut menjadi lebih pendek. Akan tetapi, pendalaman alur laut yang dibuat tersebut perlu diantisipasi agar tidak berimpitan atau bahkan memotong kawasan konservasi perairan nasional yang telah ditetapkan pemerintah serta jalur yang menjadi lokasi harta karun dari kapal-kapal tenggelam berumur ribuan tahun.

Terkait itu, pihaknya akan memberi masukan kepada Kementerian Perhubungan dalam rapat koordinasi lintas kementerian mengenai tol laut. Pihaknya mengusulkan penempatan petugas observer dalam setiap rute transportasi.

"Pemerintah perlu mengantisipasi potensi pelanggaran wilayah konservasi perairan nasional, pengambilan pasir laut, serta penjarahan harta karun dari muatan kapal karam," ujarnya.

Sementara itu, pendalaman alur pelayaran untuk penambahan ruas tol laut juga berpotensi mengeruk pasir laut. Apabila pasir laut yang dikeruk itu dimanfaatkan untuk proyek reklamasi, ada potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang patut diperhitungkan.

Kepala Subdirektorat Pengawasan Konservasi Perairan KKP Iim Naimah mengemukakan, 10 kawasan konservasi perairan nasional ditetapkan oleh keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam keputusan menteri tersebut, tidak ada alokasi untuk alur laut. Dengan demikian, alur pelayaran wajib di luar kawasan konservasi perairan. (LKT)

Sumber: Kompas | 9 Januari 2017

Berikan komentar.