TRP
Reforma Agraria Berjalan Lambat
09 Januari 2017 \\ \\ 37

Keseriusan Harus Tampak dalam Eksekusi

JAKARTA — Implementasi reforma agraria belum tampak sebagai prioritas pemerintah. Pelaksanaan redistribusi lahan sebagai agenda utama berjalan sangat lambat. Dari target 4,5 juta hektar selama 2015-2019, realisasinya baru 36.000 hektar atau kurang dari 1 persen target.

"Sampai dengan tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo, implementasi reforma agraria masih berjalan sangat lambat. Jadi, dari sisi implementasi, reforma agraria sebetulnya belum menjadi prioritas nasional," kata Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin saat dihubungi di Depok, Jawa Barat, Minggu (8/1).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menargetkan redistribusi lahan mencapai 4,5 juta hektar selama 2015-2019. Realisasinya sampai dengan hari ini, menurut Nurdin, baru mencapai 36.000 hektar atau kurang dari 1 persen.

"Redistribusi lahan seluas 36.000 hektar itu pun hanya terjadi pada 2015. Tahun 2016 nihil," katanya.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ujarnya, menargetkan redistribusi lahan seluas 8,1 juta hektar selama periode 2004-2009. Sampai 2009, realisasinya 430.000 hektar atau 5,3 persen. Periode 2009-2014 nihil.

Lambatnya realisasi reforma agraria juga tecermin dari meningkatnya jumlah kasus konflik agraria. Mengutip Catatan Akhir Tahun 2016 yang diterbitkan KPA, sedikitnya telah terjadi 450 kasus konflik agraria sepanjang 2016.

Luas wilayah yang menjadi obyek konflik mencapai 1.265.027 hektar. Konflik ini melibatkan 86.745 rumah tangga yang tersebar di semua provinsi di Indonesia. Pada tahun sebelumnya, tercatat 252 kasus konflik agraria. Artinya, konflik agraria pada 2016 meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan pada 2015.

Usaha pemerintah memberikan akses tanah kepada koperasi dan badan usaha milik tani atau desa yang merupakan bagian dari reforma agraria, kata Nurdin, juga masih minim. Sepanjang 2016, misalnya, hanya 13.000 hektar hutan adat yang diberikan kepada masyarakat.

Sementara usaha percepatan pemberian akses tanah untuk kepentingan konglomerasi tampak signifikan. Salah satunya adalah melalui penyederhanaan perizinan di pusat-daerah.

Adapun regulasi terkait reforma agraria, lanjut Nurdin, juga tak kunjung terbit sampai dengan hari ini. Regulasi yang dimaksud adalah peraturan presiden tentang reforma agraria yang sudah dijanjikan Presiden Joko Widodo sejak awal berkuasa. Sebaliknya, untuk kebutuhan ekspansi konglomerasi, pemerintah meluncurkan serial paket kebijakan ekonomi secara masif.

"Ini menunjukkan bahwa komitmen lemah meskipun sinyal ada. Selalu, reforma agraria itu manis dijanjikan, tetapi lupa dilakukan," katanya.

Prioritas

Presiden Joko Widodo pada sidang kabinet paripurna pekan lalu mengatakan, pemerataan kesejahteraan menjadi prioritas kerja pemerintah dalam dua tahun ke depan. Dua agenda untuk mewujudkannya secara eksplisit adalah redistribusi aset dan legalisasi tanah.

Peneliti The Institute for Eco-soc Rights, Sri Palupi, menyatakan, instruksi Presiden tersebut patut diapresiasi. Namun, instruksi itu harus ditindaklanjuti secara serius melalui kebijakan.

Keseriusan itu, menurut Palupi, pertama-tama harus tampak pada eksekusi reforma agraria dalam pengertian luas. Alasannya, reforma agraria merupakan dasar penting untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

Redistribusi lahan, ujarnya, adalah salah satu agenda dalam reforma agraria. Pada saat yang sama, pemerintah juga mesti mewujudkan keadilan ruang dan keadilan sektor. Hal ini diturunkan dengan kebijakan pengendalian monopoli lahan dan perlindungan aset rakyat.

"Kalau dilihat implementasinya, reforma agraria belum bisa disebut sebagai prioritas," kata Palupi.

Mengacu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, reforma agraria adalah penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah, untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil atau golongan ekonomi lemah pada umumnya.

Inti reforma agraria adalah redistribusi kepemilikan dan penguasaan tanah. Tujuannya adalah menciptakan keadilan sosial, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (LAS)

Sumber: Kompas | 9 Januari 2017

Berikan komentar.