TRP
Rute Tol Laut Ditambah, Tiga Rute untuk Swasta
06 Januari 2017 \\ \\ 101

JAKARTA — Pemerintah menambah rute baru untuk tol laut, dari enam rute menjadi 13 rute. Dari tujuh rute baru itu, tiga rute dikelola swasta. Penambahan rute baru untuk merealisasikan program pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan penambahan rute tersebut, perjalanan melalui laut dari satu tempat ke tempat lain menjadi lebih pendek. "Dari tujuh rute baru itu, tiga rute lain bisa dipakai sekaligus untuk angkutan kapal dan roro," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seusai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/1).

Rute baru yang akan dikelola swasta adalah Tanjung Priok-Enggano-Mentawai-Nias-Sinabang-Nias-Mentawai-Enggano-Tanjung Priok, Tanjung Perak-Batang Batang-Sangatta-Pulau Sebatik-Tanjung Perak, dan Tanjung Perak-Kisar-Namrole-Kisar-Tanjung Perak.

Sementara empat rute baru lainnya adalah Makassar-Tidore-Tobelo-Maba-Tobelo-Tidore-Makassar, Makassar-Dobo-Merauke-Dobo-Makassar, Makassar-Wasior-Nabire-Serui-Biak-Serui-Nabire-Wasior-Makassar, dan Tanjung Perak-Namlea-Kaimana-Timika-Kaimana-Fakfak-Namlea-Tanjung Perak.

Budi Karya mengakui, tidak semua rute tol laut menguntungkan secara ekonomi. Ada rute yang masih perlu dikembangkan sehingga menguntungkan.

"Kami telah mengidentifikasi, sebagian rute tidak bagus untuk angkutan balik. Namun, sebagian yang lain sudah bagus, seperti di Nusa Tenggara Timur. Untuk mendukung program ini, pemerintah membangun pusat logistik, yaitu Rumah Kita. Pusat logistik ini membantu mendistribusikan barang secara bertahap sehingga harga barang yang didistribusikan tersebut dapat dikendalikan," ujarnya.

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas kemarin menyampaikan keinginannya merealisasikan pembangunan infrastruktur transportasi secara nasional. Hal ini untuk menjalin konektivitas antarwilayah, khususnya daerah-daerah yang sulit terjangkau. Pemerintah ingin mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan mempersempit ketimpangan antarwilayah.

"Saya ingin mengingatkan lagi, membangun konektivitas bukan semata-mata membangun infrastruktur transportasi, melainkan juga dikaitkan dengan sistem logistik dan distribusi multimoda. Artinya, kita tidak cukup hanya membangun pelabuhan dan bandara," kata Presiden.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Suprasetyo menyampaikan akan menyerahkan dua bandar udara yang dikelola Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) kepada BUMN. Bandara yang akan ditawarkan kepada PT Angkasa Pura 1 (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) itu sudah selesai dibangun pemerintah sehingga siap menerima penumpang.

"Banyak bandara yang siap ditawarkan ke BUMN, tetapi itu terkait dengan kesiapan Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Kami harus melihat dulu yang akan dikembangkan oleh mereka," kata Suprasetyo. (NDY/ARN)

Sumber: Kompas | 6 Januari 2017

Berikan komentar.