TRP
Pembebasan Lahan Terhambat
06 Januari 2017 \\ \\ 35

Ganti Rugi Tak Kunjung Selesai

YOGYAKARTA — Pembebasan lahan untuk pembangunan bandar udara di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, untuk kesekian kali kembali mengalami hambatan. Kali ini, hambatan muncul terkait pembebasan lahan milik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo karena ada perbedaan pendapat di antara sejumlah lembaga pemerintah.

"Ada perbedaan pendapat antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo terkait dengan pembebasan lahan milik Pemkab," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah DI Yogyakarta Gatot Saptadi, Kamis (5/1), di Yogyakarta.

Bandara Kulon Progo dibangun untuk menggantikan Bandara Internasional Adisutjipto di Kabupaten Sleman yang dinilai tak lagi memadai. Lokasi bandara yang akan dikelola PT Angkasa Pura I itu berada di lima desa di Kecamatan Temon, Kulon Progo, yakni Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, dan Kebonrejo.

Sejak 14 September 2016, PT AP I mulai membayarkan ganti rugi lahan bandara. Namun, pembayaran ganti rugi tak kunjung selesai karena sejumlah kendala

Gatot menyatakan, dalam proses pembebasan lahan milik Pemkab Kulon Progo, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN DIY berpegang pada aturan terkait dengan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Berdasarkan Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, lahan milik pemerintah yang menjadi obyek pengadaan tanah tidak diberi ganti rugi, kecuali di atasnya berdiri bangunan yang digunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Peraturan itulah yang membuat nilai ganti rugi lahan milik Pemkab Kulon Progo berkurang drastis dari sekitar Rp 30 miliar menjadi Rp 5,4 miliar. Gatot mengatakan, Pemkab tidak sependapat dengan Kanwil BPN DIY sehingga masalah itu dikonsultasikan ke pemerintah pusat. "Yang bisa memutuskan pemerintah pusat," ujar Gatot.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kulon Progo Rudiyatno mengatakan, ada 25 bidang lahan milik Pemkab yang akan dipakai untuk bandara. Sebagian lahan yang terkena dampak pembangunan berupa jalan umum.

Menurut Rudiyatno, dengan berpegang pada Pasal 82 Perpres No 71/2012, Kanwil BPN DIY berpendapat jalan milik Pemkab yang terkena pembangunan bandara tidak bisa diberi ganti rugi. Namun, Pemkab berpendapat, ganti rugi harusnya tetap diberikan karena jalan itu memiliki konstruksi di atasnya dan digunakan untuk memberi pelayanan pada masyarakat.

Selain itu, kata Rudiyanto, pelepasan lahan milik Pemkab juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. PP itu menyatakan, pemindahtanganan barang milik pemerintah daerah, termasuk yang berupa tanah, hanya bisa dilakukan dengan penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal.

Kepala Kanwil BPN DIY Perdananto Aribowo mengakui adanya perbedaan pendapat dengan Pemkab Kulon Progo. Untuk menyelesaikan persoalan itu, BPN akan berkonsultasi dengan sejumlah lembaga pemerintah lain, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Optimalkan bandara

Dari Bandar Lampung dilaporkan, Bandara Muhammad Taufiq Kiemas di Pekon Serai, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, perlu dioptimalkan untuk mendukung sektor pariwisata di kawasan tersebut. Terbatasnya akses transportasi udara dari dan menuju Pesisir Barat masih menjadi kendala untuk mendatangkan wisatawan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pesisir Barat Audi Marfi mengatakan itu, Kamis. "Saat ini, akses transportasi wisata masih mengandalkan jalur darat dengan waktu tempuh 6-7 jam dari Bandar Lampung. Transportasi udara harus dioptimalkan agar waktu tempuh lebih pendek," kata Audi saat dihubungi dari Bandar Lampung.

Menurut dia, wisatawan hanya butuh waktu sekitar 30 menit untuk terbang dari Bandar Lampung menuju Pesisir Barat. Adapun waktu tempuh dari Jakarta sekitar 50 menit.

Selama ini, kata Audi, penerbangan dari dan menuju Pesisir Barat masih mengandalkan penerbangan perintis menggunakan maskapai Susi Air. Jumlah penumpang yang diangkut maksimal 24 orang per hari.

Landasan pacu di bandara tidak memungkinkan pesawat jenis ATR atau Boeing dapat mendarat. "Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan agar landasan pacu bandara diperpanjang sehingga minimal pesawat ATR dapat mendarat," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat Gunawan mengatakan, rencana perluasan landasan pacu bandara sudah mendapat dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat. Panjang landasan pacu akan ditambah dari 1.100 meter menjadi 1.800 meter. (HRS/VIO)

Sumber: Kompas | 6 Januari 2017

Berikan komentar.