TRP
Pembangunan Sering Langgar Tata Kota
27 Desember 2016 \\ \\ 98

JAKARTA — Bertumbuhnya industri pariwisata di Indonesia tak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi juga efek negatif bagi masyarakat di sejumlah daerah tujuan wisata. Ini karena pembangunan sektor pariwisata dilakukan tanpa perencanaan yang matang, bahkan sering melanggar tata kota yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Kondisi itu salah satunya terlihat di Kota Cirebon, Jawa Barat. Peningkatan kunjungan wisatawan ke "Kota Udang" itu mengakibatkan pembangunan hotel, penginapan, dan restoran tak terkendali.

Saat ini, kota yang luasnya hanya 27 kilometer persegi itu memiliki lebih dari 60 hotel. Ini berarti dalam 0,45 kilometer persegi terdapat satu buah hotel. Selain hotel, di Kota Cirebon juga terdapat 130 restoran.

Namun, pertumbuhan hotel dan restoran tidak dibarengi dengan ketersediaan lahan parkir dan sumber air yang memadai. Akibatnya, setiap akhir pekan, kemacetan selalu terjadi di sejumlah ruas jalan, seperti Jalan Cipto Mangunkusumo dan Jalan Kartini.

Masyarakat kekurangan air bersih karena pasokan air yang sebelumnya hanya untuk rumah tangga, kini, harus dibagi untuk hotel dan restoran.

PDAM Kota Cirebon mencatat, dari 18,16 juta meter kubik air yang diproduksi, 16 persen dipasok ke industri, termasuk perhotelan.

Sementara sumber air bersih hanya berasal dari Paniis, Kabupaten Kuningan. Pasokan air dari Paniis pun tidak bertambah, tetap 1.061 liter per detik.

Krisis air akibat pertumbuhan hotel yang tak terkendali juga dialami warga Yogyakarta, terutama warga yang tinggal di wilayah Miliran, Muja-Muju, dan Umbulharjo. Sejak hotel berdiri tahun 2014, sumur warga selalu kekeringan. Padahal, sebelumnya, warga di daerah itu tidak pernah mengalami kekeringan.

Sementara di Bandung, penambahan hingga 200 hotel dalam lima tahun terakhir menimbulkan kemacetan di banyak ruas jalan. Bahkan, pertumbuhan hotel yang tak terkendali juga mengakibatkan banjir.

Moratorium

Pembangunan hotel yang tak terkendali tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga kalangan perhotelan sendiri. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Herman Muchtar di Bandung, Senin (26/12), sampai mengusulkan perlunya moratorium pembangunan hotel di Bandung. Selain rata-rata okupansi hotel yang rendah, moratorium juga diperlukan untuk menata zonasi hotel.

Namun, menurut dosen Tata Ruang di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Sunaryono, moratorium pembangunan tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang muncul karena pembangunan hotel yang tak terkendali. "Pada dasarnya, moratorium hotel itu bagus, tetapi tidak menyelesaikan masalah," katanya.

Menurut Sunaryono, pemerintah daerah seharusnya membuat kajian untuk mengetahui cukup tidaknya hotel yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Jika hasil kajian menunjukkan jumlah hotel yang ada sudah mencukupi, pemerintah daerah harus berani melakukan moratorium pembangunan hotel dalam jangka waktu tertentu.

Selain berpotensi mengurangi ketersediaan air tanah, kata Sunaryono, pertumbuhan hotel yang tak terkendali juga berpotensi menambah kemacetan lalu lintas. (COK/ZAK/WIE/VIO/SEM/IKI/HRS)

Sumber: Kompas | 27 Desember 2016

Berikan komentar.