TRP
Mitigasi Bencana Setengah Hati
27 Desember 2016 \\ \\ 76

Senin (26/12), genap 12 tahun terjadi gempa bumi dan tsunami di Aceh. Bencana dahsyat itu seharusnya jadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dan warganya. Namun, pengurangan risiko atau mitigasi bencana masih belum jadi isu utama pembangunan.

Tata ruang pembangunan Aceh abai pada bencana. Daerah yang masuk zona bahaya kini padat penduduk. Bangunan berdiri tanpa menimbang risiko gempa. Warga juga minim mendapat pendidikan kebencanaan.

Bencana terbaru di Aceh adalah gempa di Pidie Jaya, Rabu (7/12). Sebanyak 104 warga tewas, 268 korban luka berat, dan 359 warga luka ringan. Lebih dari 11.000 rumah dan bangunan hancur. Kerugian ditaksir mencapai Rp 1,9 triliun.

Tahun 2004, bencana gempa dan tsunami menelan korban jiwa 170.000 orang. Daerah yang ada di garis pantai Aceh bagian barat luluh lantak. Daerah paling parah mengalami kerusakan adalah Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Aceh Barat.

Setelah 12 tahun, daerah itu mulai bangkit. Rehabilitasi dan rekonstruksi berhasil mengubah wajah kota jadi lebih bagus. Namun, mitigasi bencana belum sepenuhnya diterapkan.

Syamsidik, peneliti dari Pusat Studi Tsunami dan Mitigasi Bencana (TDMRC) Universitas Syiah Kuala, mengkaji tata ruang Meulaboh, Aceh Barat, dan Banda Aceh untuk melihat dampak tsunami pada tata ruang sebelum dan sesudah tsunami. "Rencana tata ruang dan rencana wilayah (RTRW) mengadopsi mitigasi bencana dengan menetapkan jalur evakuasi dan tempat evakuasi. Namun, tak ada arahan jelas pengendalian permukiman di area pantai," ujarnya.

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias menyusun cetakan biru pembangunan setelah tsunami, salah satunya melarang mendirikan bangunan 500 meter dari pantai. Namun, warga minta kembali ke daerah asal meski laut hanya selemparan batu.

Salah satu area bekas tsunami di Banda Aceh yang kian padat ialah Meuraxa dan Alue Naga. Pantai Ulee Lheu, Meuraxa, juga jadi daerah wisata. Setiap sore, ratusan orang mengunjungi tepi pantai.

Di Meuraxa, empat gedung evakuasi dekat jalan utama sehingga mudah diakses warga. Namun, di Alue Naga, Ujung Pancu, Lhoong, Kaju, Aceh Besar, tak ada gedung evakuasi. Banyak penanda jalur evakuasi rusak.

Pemerintah juga menyediakan lahan untuk ditanami bakau di sepanjang pantai sebagai penahan gelombang pasang. Namun, penanaman bakau tak merata seperti direncanakan.

Tidak siap

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh Said Rasul, aparatur pemerintah dan warga di area zona bahaya belum siap mengantisipasi bencana. Pertumbuhan penduduk di area bekas tsunami pesat, tetapi infrastruktur penanganan bencana tak memadai. "Kondisi normal macet. Jika ada bencana, pasti lebih amburadul," ujarnya.

Sebenarnya pemerintah bisa menekan risiko bencana dengan menambah jalur evakuasi dan mendidik warga tentang cara evakuasi saat bencana. "Warga bingung, saat gempa menunggu sirene dulu atau langsung lari," ucapnya.

Sejauh ini, mitigasi bencana di Aceh tak optimal. Setelah gempa dan tsunami Aceh 2004, delapan sirene peringatan dini tsunami di pantai barat-selatan Aceh belum dinyalakan optimal. Padahal, sirene perlu rutin dinyalakan untuk evaluasi teknis alat itu dan membiasakan warga tanggap saat sirene berbunyi.

Kepala Stasiun Geofisika Kelas III Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Banda Aceh Eridawati, di Banda Aceh, Minggu (25/12), mengungkapkan, setelah gempa dan tsunami 2004, pemerintah memasang 8 sirene tsunami, yakni 6 unit di Banda Aceh dan Aceh Besar serta 2 unit di Aceh Barat.

Pihak BMKG jadi operator atau pengawas teknis sirene-sirene itu. Namun, setelah dibangun pada 2006-2007, delapan sirene itu belum pernah dinyalakan optimal atau dibunyikan dengan suara keras. Sirene dibunyikan dengan suara lemah lewat pengeras suara setiap tanggal 26 pukul 10.00. "Pemda menolak membunyikan sirene dengan suara keras karena khawatir warga trauma," kata Eridawati.

Ketua TDMRC Unsyiah Khairul Munadi menilai, mitigasi bencana belum jadi isu utama pada pemerintahan. Itu ditandai belum memadainya alokasi anggaran mitigasi bencana. "Kepala daerah dan legislatif cenderung mengedepankan respons daripada upaya antisipatif," ucapnya.

Padahal, ancaman bencana nyata. Menurut peneliti dari Universitas Wako, Jepang, Yoko Takafuji, gempa dan tsunami Aceh harus jadi pelajaran penting menyiapkan generasi baru siaga bencana. Sekolah di Aceh, terutama di daerah pesisir, butuh pelajaran muatan lokal terkait kebencanaan. "Sekolah berperan besar melahirkan generasi sadar bencana," ujarnya.

Di Jepang, selain ada materi pelajaran kebencanaan, pesan kebencanaan disampaikan setiap belajar-mengajar. lewat cerita bergambar agar lebih menarik. Mitigasi bencana tak boleh setengah hati karena dampak pada kehidupan amat besar. (AIN/DRI)

Sumber: Kompas | 27 Desember 2016

Berikan komentar.