TRP
Lahan Hambat Penyerapan -Disarankan Ada Gugus Tugas Pengadaan Tanah-
20 Desember 2016 \\ \\ 59

JAKARTA — Lambatnya proses pembebasan lahan di sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai menjadi penghambat utama penyerapan anggaran tahun ini. Hingga Senin (19/12), realisasi belanja 72 persen dari total anggaran Rp 62,7 triliun.

Realisasi penyerapan anggaran sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki kegiatan pengadaan lahan tercatat lebih rendah dibandingkan SKPD lain. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyebutkan, penyerapan dinas pertamanan dan pemakaman paling rendah, yakni 27,19 persen.

Menurut data realisasi penyerapan yang dimuat situs publik.bapedadki.net, Senin pukul 20.00, instansi lain dengan penyerapan rendah ialah dinas tata air dengan Rp 1,44 triliun dari total Rp 3,66 triliun (36,8 persen), dinas perumahan dan gedung pemerintah Rp 592 miliar (38,5 persen), dan dinas bina marga Rp 2,1 triliun (69,2 persen).

"Ada 307 SKPD dari total 738 SKPD yang penyerapannya telah lebih dari 75 persen. Sementara 257 SKPD kurang dari 65 persen. Penyerapan APBD 2016 menunggu SPM LS (surat perintah membayar langsung) pada 20 Desember 2016. Kami optimistis penyerapan bisa sampai 85 persen," papar Sumarsono.

Berdasarkan laporan kepala-kepala SKPD, pada rapat pimpinan Senin siang, pembebasan lahan terkendala pada proses administrasi, terutama terkait dokumen pertanahan dan harga. Kendala itu, antara lain, dialami dinas pertamanan dan pemakaman, dinas tata air, dan dinas bina marga.

Sumarsono mencontohkan pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Pesanggrahan baru 10,3 persen. Dari total 921 bidang yang ditargetkan bebas, baru 95 bidang rampung, yakni 58 bidang di Jakarta Selatan (dari 672 bidang) dan 37 bidang di Jakarta Barat (dari 149 bidang).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Triwisaksana menyatakan, problem pembebasan lahan selalu berulang dan dihadapi beberapa SKPD. Karena itu, Pemprov DKI perlu merumuskan ulang kebijakan pengadaan lahan.

"Ketimbang menyebar tugas di beberapa SKPD, Pemprov DKI sebaiknya menyatukannya dalam satu gugus tugas sehingga pengadaan lahan integral. Kendala teknis administrasi pertanahan bisa dideteksi lebih dini," katanya.

Sepakati APBD

Pada sidang paripurna Senin sore, DPRD DKI Jakarta menyepakati rancangan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang APBD tahun 2017. Setelah beberapa kali berubah dalam proses pembahasan, total anggaran akhir yang disepakati Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta adalah Rp 70,191 triliun.

Triwisaksana mengemukakan, pada pembahasan awal Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas Anggaran Sementara, total anggaran direvisi dari Rp 68,7 triliun menjadi Rp 70,2 triliun. Dalam perkembangannya, ada perubahan dari Rp 70,2 triliun, lalu Rp 70,4 triliun, dan akhirnya Rp 70,1 triliun. Pada akhir pembahasan, terdapat pengurangan anggaran untuk transportasi massal cepat (MRT) Rp 230,6 miliar. Karena itu, total anggarannya Rp 70,1 triliun.

Badan Anggaran berharap realisasi penyerapan APBD 2017 mencapai 90 persen. Selain itu, DPRD DKI meminta Pemprov DKI berhati-hati terkait status hukum lahan sebelum mengeksekusi pembelian.

Normalisasi pada 2017

Dinas Tata Air DKI Jakarta memastikan program normalisasi Kali Pesanggrahan terus berjalan pada 2017. Anggaran Rp 29 miliar disiapkan untuk pembebasan lahan di sejumlah titik yang akan kena normalisasi.

Menurut Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan, Senin, program normalisasi Kali Pesanggrahan sebetulnya tidak berhenti. Hanya saja, belajar dari permasalahan yang muncul dari pembebasan lahan pada 2014, dinas tata air sangat berhati-hati dalam melakukan pembebasan lahan. Pada pembebasan lahan 2014, ada bidang tanah yang sudah menjadi kali. Namun, pembayaran tidak bisa dilakukan karena pemilik lahan tidak bisa menunjukkan sertifikat tanah. "Apabila pemilik bisa menunjukkan sertifikat, pembayaran bisa dilakukan," ujar Teguh.

Untuk normalisasi lanjutan di 2017, dinas tata air mengalokasikan Rp 29 miliar dari anggaran 2017 untuk pembebasan lahan. Sebagian besar bidang lahan yang mesti dibebaskan ada di wilayah selatan dan barat Jakarta. "Pembebasan lahan untuk normalisasi Pesanggrahan paling banyak ada di wilayah selatan. Kami menargetkan 2017 pembebasan dilakukan, akhir 2018 program bisa tuntas," ujar Teguh.

Untuk normalisasi kali, lebar Kali Pesanggrahan akan dibuat selebar 20 meter dengan kedalaman rata-rata 8 meter. "Jadi, nanti sisi kanan dan kiri kali akan dipasang sheet pile untuk memperkuat pinggir kali. Setelah kuat akan dilakukan pengerukan," ujar Teguh.

Selain memperlebar kali, di sepanjang pinggir kali juga akan dibangun jalan inspeksi. (MKN/HLN)

Sumber: Kompas | 20 Desember 2016

Berikan komentar.