TRP
Soal Lahan Hambat Serapan
15 Desember 2016 \\ \\ 91

Penyelesaian MRT Fase I Mencapai 60,2 Persen

JAKARTA — Hingga akhir November, realisasi serapan dana pembangunan konstruksi MRT Jakarta baru mencapai Rp 1,3 triliun, baru 49 persen dari total dana konstruksi tahun ini sebesar Rp 2,65 triliun. Molornya proses pembebasan lahan menunda pekerjaan fisik jalur layang MRT.

Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar, Rabu (14/12), menyatakan, hingga Senin (12/12), 96 bidang dari total 134 bidang lahan yang dibutuhkan telah disetujui pemiliknya untuk dibebaskan. Sementara pembebasan 38 bidang lain tidak atau belum disetujui pemilik lahan. Namun, bidang lahan yang belum disetujui akan dilanjutkan dengan proses konsinyasi di pengadilan.

"Kami berharap setidaknya di akhir Januari atau Februari 2017 sudah tidak ada masalah dengan lahan. Tahun depan adalah tahun percepatan untuk pengerjaan konstruksi. Setahun sebelum operasi pada Februari 2019, semua pekerjaan fisik harus selesai," kata William.

Secara keseluruhan, pekerjaan konstruksi MRT Jakarta koridor selatan-utara fase I di ruas Lebak Bulus-Bundaran HI telah mencapai 60,2 persen pada 30 November. Rinciannya, pekerjaan struktur layang mencapai 42,74 persen dan struktur bawah tanah 77,86 persen. Sementara penyelesaian sistem dan sarana perkeretaan baru 24,65 persen.

Pekerjaan konstruksi yang tengah dilakukan saat ini, antara lain, pembangunan area depo, pembuatan fondasi kolom jalur dan stasiun layang, pembangunan struktur boks stasiun bawah tanah, serta pembangunan terowongan bawah tanah.

Selain itu, pekerja juga tengah menyelesaikan pembuatan menara pendingin dan ventilasi serta akses stasiun bawah tanah.

William menambahkan, demi mengejar target operasi pada Februari 2019, pihaknya meminta kontraktor menambah jumlah pekerja dan alat untuk mempercepat pekerjaan di seluruh stasiun layang dari Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Setelah itu, konstruksi sipil untuk mempercepat pemasangan rel dan listrik aliran atas akan dimulai selambatnya pada akhir 2017.

Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta Silvia Halim menambahkan, pihaknya berharap pembebasan lahan tak molor lagi setelah proses konsinyasi. Pengerjaan konstruksi MRT di jalur sepanjang 16 kilometer itu diperkirakan selesai pada pertengahan 2018. Syaratnya, problem pembebasan lahan selesai pada awal tahun depan.

Keberatan pemilik

Di lapangan ditemukan sebanyak 38 bidang lahan yang belum dapat dibebaskan itu sebagian besar disebabkan keberatan pemilik lahan. Hanya dua bidang di antaranya yang belum bisa dibebaskan karena adanya ketidaksesuaian berkas kepemilikan dengan kondisi lahan.

Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, yang juga menjadi Ketua Tim Pembebasan Lahan MRT di Jakarta Selatan, Alen Saputra mengatakan, 38 bidang lahan tersebut dimiliki sekitar 20 orang. Dua bidang di antaranya bersertifikat atas nama satu orang. Akan tetapi, di lapangan, satu bidang lahan tersebut sudah menjadi bagian Jalan Fatmawati, tetapi masih atas nama pemilik pribadi tersebut.

"Kami tidak tahu kenapa sertifikat lahan itu tidak dipotong waktu pelebaran jalan yang sudah sangat lama. Kami tidak tahu sejarahnya sehingga tidak berani membayar. Bisa jadi sudah pernah dibayarkan atau sudah pernah dibebaskan dengan perjanjian lain," katanya, Rabu.

Karena satu bidang tersebut tak bisa dibebaskan, pemilik lahan akhirnya menolak membebaskan kedua bidang lahannya.

Sementara sekitar 28 bidang lain belum bisa dibebaskan karena para pemilik tak sepakat dengan harga penawaran yang diajukan tim pembebasan lahan beberapa pekan lalu.

Adapun delapan bidang lahan lainnya tengah dalam gugatan perdata yang diajukan para pemilik lahan.

Menurut Alen, upaya konsinyasi untuk membebaskan bidang-bidang lahan yang masih tersisa tersebut masih dalam rencana. Berkas konsinyasi masih dalam penyusunan.

Selain itu, hingga saat ini dana pembebasan lahan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum turun. Tim baru dapat mengajukan berkas konsinyasi ke pengadilan setelah dana pembebasan sudah tersedia.

Dana yang belum turun tersebut termasuk uang yang akan dibayarkan kepada para pemilik lahan yang sudah sepakat membebaskan lahannya.

Salah satu pemilik lahan yang tengah mengajukan gugatan, Mahesh Lalmalani (69), mempertanyakan rencana konsinyasi di tengah proses gugatan di pengadilan yang belum selesai.

Dalam perkembangan lain, Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI menyatakan lega setelah pemilik 25 bidang lahan yang akan dipergunakan sebagai area depo MRT di Lebak Bulus telah setuju dengan harga taksiran (appraisal). Persetujuan itu diberikan dalam perundingan lanjutan antara Badan Pertanahan Nasional dan pemilik bidang pekan ini. "Sudah setuju semua," ujar Sekretaris Dishubtrans DKI Budi Setiawan, Rabu.

Dengan persetujuan tersebut, proses selanjutnya adalah penelitian berkas. Nantinya, setelah BPN menyatakan surat-surat lengkap, Dishubtrans DKI tinggal melakukan pembayaran.

Selain Dishubtrans, Dinas Bina Marga DKI juga mendapat kewajiban melakukan pembebasan lahan. (MKN/IRE/HLN)

Sumber: Kompas | 15 Desember 2016

Artikel Terkait.
Berikan komentar.