TRP
Bank Tanah Menjadi Tumpuan
15 Desember 2016 \\ \\ 119

Penyediaan 13,5 Juta Rumah Terhambat

JAKARTA — Bank tanah menjadi tumpuan dalam penyediaan lahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan perbankan untuk pembiayaan pembelian rumah perlu dioptimalkan agar penyediaan 13,5 juta rumah bisa dipercepat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil mengatakan, bank tanah yang saat ini masih dalam proses persiapan berperan menyediakan lahan dan mengendalikan harga lahan untuk infrastruktur pembangunan, termasuk bagi perumahan. Sedikitnya ketersediaan lahan dan harga lahan yang tidak terkontrol menjadi salah satu sebab penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sulit diwujudkan.

"Kalau bisa, realisasi bank tanah bisa bersamaan dengan rancangan undang-undang pertanahan pada 2017 nanti. Selain itu, dukungan pembiayaan oleh perbankan perlu lebih dioptimalkan," kata Sofyan dalam pidato pembukaan diskusi yang diselenggarakan harian Kompas dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertajuk "Peran Perbankan dalam Mendukung Sektor Properti sebagai Lokomotif Sektor Perekonomian", Rabu (14/12), di Jakarta.

Narasumber diskusi adalah Direktur Utama BTN Maryono, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Dwityapoetra S Besar, Direktur Sinar Mas Land Ignez Kemalawarta, dan CEO Indonesia Properti Watch Ali Tranghanda. Diskusi dipandu wartawan harian Kompas, Banu Astono.

Bank tanah merupakan sarana penguasaan tanah oleh negara untuk kebutuhan proyek-proyek infrastruktur, termasuk penyediaan lahan untuk perumahan. Bank tanah menyasar tanah dengan status hak guna usaha yang tidak dimanfaatkan oleh pemegang hak. Payung hukum berupa peraturan pemerintah kini sedang dalam penyusunan.

"Dengan bank tanah, harga tanah diharapkan terkendali dan mendukung bagi pembangunan perumahan untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, tetap butuh dukungan BUMN dan swasta untuk merealisasikan pembangunan perumahan," ujar Sofyan.

Ignez berpendapat, kendati bank tanah belum terwujud, keberadaannya diperlukan. "Harga tanah yang mengacu pada harga pasar sulit dikontrol," kata Ignez.

Swasta juga tidak bisa berbuat banyak untuk mendukung pembangunan perumahan. Negara harus hadir berperan menyediakan lahan.

Ali mengatakan, sebelum membentuk bank tanah, tata ruang lahan harus terlebih dulu ada. Hanya saja, di beberapa daerah kerap dijumpai tidak ada zonasi untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Zonasi diyakini dapat mengendalikan harga tanah menjadi lebih stabil.

Pembiayaan bank

Maryono mengatakan, sejauh ini nilai penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) oleh Bank BTN mencapai Rp 178,5 triliun yang setara dengan 3,77 juta rumah. Adapun kinerja hingga Oktober 2016, KPR BTN mencapai 160.705 rumah senilai Rp 24,33 miliar. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, capaian itu tumbuh di atas 30 persen.

"Pembangunan perumahan tidak bisa hanya bergantung pada perbankan saja. Ada peran lain dari pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dalam hal kemudahan perizinan dan penyediaan lahan. Ketersediaan lahan adalah hal yang termasuk paling dominan," kata Maryono.

Sementara itu, menurut Dwitya, prospek pasar properti di Indonesia tidak terlalu buruk. Pertumbuhan per tahunnya mencapai 6,5 persen dengan angka kredit bermasalah (NPL) relatif kecil, yakni sekitar 1 persen. Apalagi, suku bunga kredit menurun dari 11,31 persen menjadi 10,97 persen untuk KPR pada September 2016. (APO)

Sumber: Kompas | 15 Desember 2016

Berikan komentar.