TRP
Pembangunan Abaikan Mitigasi Bencana
14 Desember 2016 \\ \\ 35

JAKARTA — Masyarakat kian rentan terhadap bencana alam. Selain daerah rawan bencana meluas, jumlah korban juga terus bertambah dari tahun ke tahun. Untuk itu, mitigasi atau pengurangan risiko bencana perlu diintegrasikan ke dalam program pembangunan di daerah.

Selama ini pembangunan di banyak daerah tak memasukkan variabel pengurangan risiko bencana. Meski sejak 2014 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memiliki rencana induk pengurangan risiko bencana, hal itu tidak efektif.

"Di satu sisi, kita memasang sistem peringatan dini longsor. Namun, pembukaan lahan dan hunian di lereng yang lapuk dan rentan longsor tetap diizinkan pemerintah. Ini dua sisi yang kontradiktif," kata Faisal Fathani, ahli longsor dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (13/12).

Strategi pembangunan, khususnya tata ruang, seharusnya berbasis mitigasi bencana. Pemasangan alat deteksi dini banjir atau longsor tak banyak berguna jika tata ruang tidak berbasis pengurangan risiko bencana karena pembangunan yang abai mitigasi akan menambah panjang daftar daerah rentan. "Seberapa pun banyaknya alat yang dipasang tidak akan cukup," ujarnya.

Dwikorita Karnawati, ahli longsor yang juga Rektor UGM, mengatakan, peta bahaya dan risiko bencana harus terintegrasi dalam peta tata ruang dan tata guna lahan dalam skala 1:50.000 hingga 1: 5.000. "Penegakan aturan dalam memberikan izin harus berbasis peta bahaya dan peta tata ruang ini," ucapnya.

Mitigasi terabaikan

Mengutip data BNPB, kejadian bencana banjir dan tanah longsor tahun 2011-2016 terus meningkat. Jumlah korban pun terus bertambah dari tahun ke tahun. Tahun ini, hingga November lalu, tercatat 2.171 kejadian bencana alam, 567 korban hilang dan meninggal.

Meski demikian, belum ada upaya nyata untuk mengurangi risiko bencana. Bahkan, masyarakat kembali menempati daerah yang pernah dilanda longsor hingga seperti terjadi di Desa Ambal, Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara Catur Subandrio mengatakan, peristiwa longsor meningkat sejak 2006 seiring maraknya pembalakan liar. Pada 2007 tercatat 57 kasus longsor. Pada 2014, kasusnya meningkat tajam menjadi 250 bencana longsor.

Tingginya dampak kerusakan bencana alam, baik bencana akibat faktor iklim, seperti banjir dan longsor, maupun bencana geologis, seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung, merupakan dampak rendahnya daya adaptasi warga terhadap bencana.

Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno menilai kepadatan penduduk yang mendiami wilayah rawan bencana kian tinggi. "Jika tak mungkin merelokasi warga yang tinggal di lokasi rawan bencana, masyarakat harus hidup dan mampu beradaptasi dengan risiko bencana," ujarnya.

Peran pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan swasta diperlukan untuk meningkatkan ketangguhan dan pemahaman warga menghadapi potensi bencana di daerahnya. "Perguruan tinggi berperan dengan program pengabdian masyarakat, pemerintah desa memakai dana desa untuk program mitigasi bencana, dan swasta memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan," kata Eko.

Dengan demikian, warga bisa lebih awal memprediksi kemungkinan bencana ataupun mampu bertindak cepat saat bencana terjadi. "Yang jadi masalah, warga kerap abai dan tak mawas diri meski sadar tinggal di daerah yang berpotensi bencana dan tahu wilayahnya pernah terdampak bencana," kata Eko.

Alat deteksi

Perekayasa teknologi mitigasi bencana Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Udrekh mengatakan, sistem peringatan dini banjir dan longsor secara teknologi bisa dibuat di dalam negeri. Satu unit alat deteksi longsor, termasuk instalasinya, sekitar Rp 100 juta. Masalahnya adalah keberlangsungan dan perawatannya. "Butuh biaya rutin dan perawatan agar sistem tetap bekerja, minimal biaya komunikasi. Ini yang sering jadi masalah. Begitu tidak terjadi banjir atau longsor, kita lupa lagi," ujarnya.

Sejauh ini UGM dan BNPB telah membangun 56 alat deteksi longsor di 50 kabupaten. Sementara Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah membangun 38 alat deteksi longsor. Menurut Faisal dan Udrekh, jumlah alat deteksi dini yang terpasang jauh dari titik rentan longsor yang terus bertambah akibat kesalahan pembangunan.

Berbeda dengan alat sensor gempa atau seismograf yang semua biaya perawatannya dianggarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) atau alat deteksi untuk pemantauan gunung api yang ditangani PVMBG, alat deteksi longsor atau banjir yang terpasang diserahkan kepada pemda. "Dari pengalaman kami, alat-alat yang diserahkan ke daerah banyak yang tak terpelihara dengan baik. Agar sistem bekerja perlu membayar pulsa, itu sering tak dibayar," kata Udrekh. Masalahnya lebih banyak di kapasitas sumber daya manusia.

Namun, menurut Faisal, dari 56 alat yang dipasangnya, hanya satu daerah di Jawa Timur yang menolak menerimanya. Namun, di dekat daerah itu lalu terjadi longsor dan alat yang dipasang berbunyi sehingga bisa memperingatkan masyarakat. Setelah itu, kepala daerah bersedia menganggarkan biaya perawatan.

Pendampingan pada kepala daerah dan anggota dewan jadi penting agar pembangunan berbasis mitigasi bencana. "Idealnya tiap daerah punya peraturan daerah tentang pengurangan risiko bencana, seperti Kota Mataram. Perda lalu diterapkan jadi peraturan wali kota dan dasar rencana tata ruang," ujarnya.

Menurut Dwikorita, pelibatan warga menjadi kunci keberhasilan mengurangi jumlah korban dan kerugian ekonomi. "Peringatan dini longsor harus berbasis partisipasi warga diintegrasikan budaya dan pengetahuan lokal. Warga perlu mengenali ciri awal gerakan tanah agar dampak bencana bisa dikurangi," ucapnya. (AIK/GRE/FRN/WIE/DIM/TAM)

Sumber: Kompas | 14 Desember 2016


Notice: Use of undefined constant tag - assumed 'tag' in /home/u0201324/public_html/tataruangpertanahan.com/templates/khazanah/modul/temp/kliping.php on line 38
Artikel Terkait.
Berikan komentar.