TRP
Jokowi Desak Kementerian Agraria Percepat Penyelesaian Puluhan Juta Sertifikat Tanah
06 Desember 2016 \\ \\ 99

 

BALIKPAPAN - Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan, masih ada 120 juta bidang tanah yang belum bersertifikat di negeri ini.

Presiden mengatakan, hal ini merupakan buah dari kinerja pemerintahan sebelumnya.

Selama 71 tahun perjalanan RI, baru 46 juta bidang tanah saja yang sudah memiliki sertifikat. Itu berarti, lebih dari 60 persen lagi dalam proses penyelesaian yang begitu lamban.

Presiden pun mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang maupun Badan Pertanahan Nasional lebih gencar menyelesaikan tanah-tanah yang belum bersertifikat ini.

“Sehingga sudah saya perintahkan kepada Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang, BPN selesaikan secepat-cepatnya,” kata Jokowi dalam acara penyerahan sertifikat tanah program strategis di BSCC Dome, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (5/11/2016).

Presiden menargetkan 21 juta bidang tanah sudah bersertifikat pada akhir masa jabatannya.

“Biasanya 500.000 sertifikat satu tahun. Saya minta tahun depan minimal 5 juta sertifikat selesai. Tahun depannya 7 juta. Kanwil dan kantor pertanahan harus kerja siang malam,” kata Jokowi.

 

Pemerintah tentu menyadari akan kendala yang dihadapi badan pertanahan. Namun presiden meminta para pejabatnya berpikir cerdas dalam mengatasi persoalan ini.

Misalnya, kekurangan tenaga juru ukur bisa dengan merekrut orang dan diuji kompetensinya, tidak perlu mengandalkan sepenuhnya pegawai negeri sipil yang jumlahnya terbatas.

“Tidak usah pakai PNS (bila kurang personel). Pakai uji kompetesnsi saja, langsung jadikan juru ukur. Kalau tidak, tidak akan selesai masalah ini. Hal seperti ini yang akan kita kejar terus dan mulai tahun depan,” kata Jokowi.

“Dan, tahun depan saya enggak mau seperti sekarang, baginya 1.000-2.000 (sertifikat). Saya maunya baginya 20.000-40.000 ke setiap kota dan kabupaten,” katanya.

Bersama dengan acara ini, presiden sekaligus menyerahkan 2.200 sertifikat tanah kepada warga Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil tampak hadir dalam acara penyerahan itu. Sofyan mengatakan, penyerahan sertifikat tanah tersebut merupakan bagian dari program strategis pemerintah pusat.

Tidak seluruh pemegang sertifikat hadir saat itu. Hampir 1.200 sertifikat saja yang dibagi, selebihnya diserahkan ke perwakilan.

Mereka yang hadir itu terdiri atas 500 orang dari Samarinda, 300 dari Balikpapan, 275 dari Kutai Kertanegara, Penajam Paser Utara 367 orang, Kutai Timur 65 orang, Kutai Barat 20 orang dan Kota Bontang 40 orang.

Sedangkan dari Bulungan 1 orang, Berau 1 orang, Malinau 1 orang, Nunukan 1 orang dan Kota Tarakan 1 orang.

“Tahun depan untuk penyerahan sertifikat tanah lagi di Kaltim dan Kaltara dobel,” kata Sofyan.

Ia menambahkan, baru sekitar 40 persen tanah yang bersertifikkat di luar kawasan hutan di Kaltim dan Kaltara, hingga kini. Kendalanya, karena banyak tanah masyarakat yang masuk kawasan hutan.

Persoalan sama juga dihadapi daerah lain, termasuk Kalimantan Barat dan Riau. Pemerintah terus mencoba menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. (Dani Julius Zebua)

Sumber: Kompas Online | 5 Desember 2016

 

Berikan komentar.