TRP
NTB Punya 100 Pulau Baru
28 November 2016 \\ \\ 76

Penamaan Pulau Perlu Diperkuat dengan Sertifikasi

MATARAM — Gugusan pulau kecil (gili) yang membentang dari Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, kini bertambah menyusul ditemukannya 100 pulau tanpa nama di selatan Pulau Lombok.

Dengan demikian, kini provinsi ini memiliki 380 pulau menggenapi 280 pulau yang tercatat sebelumnya. "Penemuan pulau-pulau itu memperkuat NTB sebagai provinsi kepulauan," kata Iranadi Kusuma, Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Jumat (25/11), di Mataram. Temuan pulau-pulau itu adalah hasil survei citra satelit Tim Pembakuan Nama Rupa Bumi yang meliputi Badan Informasi Geospasial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan Pemprov NTB.

Tim mulai bekerja Januari 2016 menyusuri Pulau Lombok, di antaranya perairan Pulau Lombok bagian selatan. Empat bulan kemudian, tim survei menemukan gili-gili tanpa nama, tidak berpenghuni, dan belum diketahui luasannya di selatan Lombok yang berhadapan dengan Samudra Indonesia. Semula, tim menemukan ada 107 obyek yang diduga sebagai gili.

Namun, setelah melalui proses verifikasi dan amatan langsung, hanya 100 titik yang dipastikan sebagai gili. Dari jumlah itu, kata Edi Purwanto, Kepala Subbagian Pembinaan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Biro Administrasi Pemerintahan Setda NTB, 90 gili berada di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, 6 gili di Lombok Tengah, dan 3 gili di wilayah Lombok Timur.

Jumlah pulau di NTB kemungkinan akan bertambah mengingat saat ini tim sedang bergerak melakukan survei ke Pulau Sumbawa (Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Dompu, dan Bima). Penambahan jumlah pulau itu mengacu pada data nasional yang menyebutkan, Indonesia mengklaim 17.000 pulau meski Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui 14.000 pulau masuk teritorial Indonesia.

"PBB baru mengakui klaim Indonesia berdasarkan data konkret, di mana tempatnya, apa namanya, dan berapa koordinatnya," ujar Edi. Karena itu, lanjut Edi, hasil survei tim yang memperbarui data nama rupa Bumi sepanjang tahun ini sangat penting sebagai rujukan pemerintah terhadap klaim wilayah teritorial sekaligus pengakuan dunia atas keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nama lokal

Berkenaan dengan nama pulau-pulau baru itu, kata Iranadi, ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pemprov NTB, pemerintah kabupaten, dan masyarakat. Penamaannya menggunakan istilah lokal, seperti gili dalam bahasa Sasak, Lombok, atau nisa dalam bahasa Mbojo Dompu dan Bima. Bentuk fisik, cerita dari mulut ke mulut dari warga, dan pengamatan para nelayan adalah acuan penamaan pulau kecil itu.

"Kami membuka ruang bagi semua komponen untuk memberi masukan dan usulan nama pulau-pulau itu, mungkin berdasarkan sejarah dan penuturan dari masyarakat," ucapnya.

Saat ini, pihaknya sudah mengantongi sebutan sementara atas gili-gili itu, seperti Gili Batu Keselet (batu kejepit), Tepong Lima (berlubang lima), Batu Malang (batu melintang), Batu Pakis (batu yang ditumbuhi tanaman pakis), dan Terong Due (dua batang tanaman terung). Nama-nama gili itu diusulkan ke pemerintah pusat untuk diverifikasi kemudian dipatenkan.

Pemberian nama itu dinilai penting karena belajar dari Pulau Sofia Lucia yang tahun 1990-an diisukan masuk zona ekonomi eksklusif perairan wilayah Australia. Kabarnya, nama pulau itu diambil dari seorang wanita pelaut yang terdampar di sana. Pulau itu merupakan pulau terluar yang masuk Lombok Barat.

Kemudian, tahun 2009 nama Sofia Lucia diubah menjadi Gili Sepatang (jenis kayu) karena, menurut para nelayan, pulau itu seperti kayu yang mengapung apabila air laut pasang jika dilihat dari kejauhan. Kini, gili itu dilengkapi mercusuar dan bendera Merah Putih.

Sebelumnya, Gubernur NTB Zainul Majdi mengutarakan, perlu diperkuat sertifikat atas nama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Ini dimaksudkan guna menghindari terjadinya kepemilikan pulau-pulau itu atas nama pribadi.

Terlebih lagi, pulau-pulau kecil di wilayah itu menjadi incaran para pemilik modal karena berada di seputar obyek wisata, seperti wilayah Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, dan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kute, Lombok Tengah. Berdasarkan pantauan Biro Pemerintahan Pemprov NTB, tidak sedikit pulau kecil itu menjadi milik pribadi para pemodal, bahkan diperkuat sertifikat kepemilikannya. (RUL)

Sumber: Kompas | 26 November 2016

Artikel Terkait.
Berikan komentar.